Pemutihan Pajak Kendaraan, Wilayah Ini Bidik Penerimaan Rp62,7 Miliar

LAMPUNG UTARA, DDTCNews – UPTD Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Wilayah Lampung Utara Provinsi Lampung menargetkan penerimaan Rp62,7 miliar selama program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini.

Kepala Bidang Penetapan Pajak UPTD Dispenda Wilayah Lampung Utara Bambang mengatakan target itu terdiri atas pajak kendaraan bermotor Rp30,6 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp32,1 miliar.

"Kami optimistis target tersebut bisa tercapai mengingat waktu yang masih panjang, [dari April] hingga akhir September 2021," katanya, dikutip pada Kamis (13/5/2021).

Bambang mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB sepanjang April 2021 telah mencapai Rp800 juta. Nilai penerimaan itu berasal dari 1.012 kendaraan bermotor yang mengikuti program pemutihan.

Menurutnya, penerimaan itu tergolong kecil karena belum banyak masyarakat yang memanfaatkan insentif pajak. Dia mengestimasi peserta program pemutihan akan makin ramai memadati kantor-kantor Samsat.

"Masyarakat sudah mengetahui program pemutihan ini. Hanya saja mungkin mereka masih menundanya hingga habis Lebaran nanti," ujarnya, seperti dilansir hariansiber.com.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Pergub No. 14/2021 mengatur insentif pembebasan BBNKB pada pemilik kendaraan yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya dalam daerah, kecuali untuk kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk.

Terhadap pemilik kendaraan bermotor tetap dilakukan penghitungan kembali atas pajak kendaraan bermotor untuk masa pajak yang sebelum jatuh tempo. Selain itu, pemilik kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo juga tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan bermotor 1 tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga.

Kemudian, pemilik kendaraan bermotor berpelat nomor polisi BE yang menunggak pajak kendaraan bermotor akan memperoleh keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda. Pembebasan tersebut berlaku atas semua pokok tunggakan dan denda keterlambatan ditambah bunganya.

Masyarakat yang mengikuti program pemutihan tersebut hanya diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) terakhir. (kaw)