Pemotongan DBH Papua Diprotes

JAYAPURA, DDTCNews –Keputusan pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk pemda di Papua yang bersumber dari PT Freeport Indonesia menuai kritik keras. Kritik ini bahkan datang dari pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Bangun Manurung menyatakan pemotongan DBH tersebut tidak adil bagi pemerintah daerah, terutama bagi Kabupaten Mimika yang terkena pemangkasah hingga Rp1,2 triliun.

Dia juga mempertanyakan keputusan pemerintah pusat dengan melihat serisiko cara nasional sumber pemasukan dari sektor pertambangan, sehingga akhirnya terlihat pemasukan itu menurun. Akibatnya, muncul pemotongan dana bagi hasil bagi Papua.

“Memang pemasukan negara dari tambang secara nasional turun, tapi untuk di Papua tidak, sebab Freeport produksinya normal. Akibatnya sekarang ini, Mimika-lah yang jadi korban atas kekurangan nasional. Ini tidak adil, seharusnya tidak sebanyak itu dipotongnya,” ujarnya, pekan lalu.

Apalagi, menurut Bangun, keputusan pemerintah pusat dalam pemotongan dana bagi hasil tersebut sangat berimbas kepada aspek pembangunan sosial dan politik di kawasan Mimika yang selama ini memang sangat bergantung pada dana bagi hasil PT Freeport Indonesia.

“Ini kembali menunjukkan kebijakan yang tidak pas, karena daerah penghasil dibebankan dengan luar biasa. Apa tidak diperhitungkan dampaknya dengan daerah setempat. Apa lagi APBD Mimika 90% itu berasal dari dana bagi hasil Freeport,” katanya seperti dilansir harianpapua.com.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk memangkas DBH ke daerah, mengingat penerimaan bagi hasil tambang yang turun dan kinerja penerimaan pajak yang melambat. Pemerintah juga telah mengoreksi belanja untuk meredam risiko pelebaran defisit. (Bsi)