KEBIJAKAN PAJAK

Kunjungi Tambang Freeport, Sri Mulyani Singgung Soal Penerimaan Negara

Dian Kurniati | Senin, 05 Desember 2022 | 11:00 WIB
Kunjungi Tambang Freeport, Sri Mulyani Singgung Soal Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi tambang Grasberg di Kabupaten Mimika, Papua. (foto: hasil tangkapan layar dari Instagram @smindrawati)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan ceritanya saat mengunjungi tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan Freeport menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar milik Indonesia pada saat ini. Pada 2018, pemerintah telah mengambil alih 51,2% kepemilikan saham dari tambang Grasberg tersebut.

"Tambang ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekspor dan penerimaan negara," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, Senin (5/12/2022).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Sri Mulyani menuturkan pertambangan tersebut telah 100% dilakukan di bawah tanah sejak 2020. Hal ini menjadikan Freeport sebagai salah satu operasi tambang underground terbesar di dunia.

Dia mengaku senang Freeport telah melakukan berbagai pengembangan lanjut yang sangat signifikan setelah dilakukannya proses divestasi. Pengembangan tersebut dilakukan, baik dari sisi pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, maupun kontribusi sosial.

"Semoga @freeportindonesia dapat menjaga amanah ini dengan prinsip tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi kebanggaan Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Belum lama ini, Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso dalam rapat bersama Komisi XII DPR menyatakan setoran Freeport kepada negara setelah divestasi saham secara keseluruhan mencapai US$5,8 miliar atau Rp89,12 triliun.

Angka tersebut lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk divestasi senilai US$3,8 miliar. Khusus dividen, MIND ID telah menerima US$838 juta dari Freeport, dan diproyeksi akan menembus US$1 miliar pada 2023.

"Artinya dari sisi penerimaan negara sudah menguntungkan," tutur Hendi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP