KEBIJAKAN PAJAK

Kunjungi Tambang Freeport, Sri Mulyani Singgung Soal Penerimaan Negara

Dian Kurniati | Senin, 05 Desember 2022 | 11:00 WIB
Kunjungi Tambang Freeport, Sri Mulyani Singgung Soal Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi tambang Grasberg di Kabupaten Mimika, Papua. (foto: hasil tangkapan layar dari Instagram @smindrawati)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan ceritanya saat mengunjungi tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan Freeport menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar milik Indonesia pada saat ini. Pada 2018, pemerintah telah mengambil alih 51,2% kepemilikan saham dari tambang Grasberg tersebut.

"Tambang ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekspor dan penerimaan negara," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, Senin (5/12/2022).

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Sri Mulyani menuturkan pertambangan tersebut telah 100% dilakukan di bawah tanah sejak 2020. Hal ini menjadikan Freeport sebagai salah satu operasi tambang underground terbesar di dunia.

Dia mengaku senang Freeport telah melakukan berbagai pengembangan lanjut yang sangat signifikan setelah dilakukannya proses divestasi. Pengembangan tersebut dilakukan, baik dari sisi pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, maupun kontribusi sosial.

"Semoga @freeportindonesia dapat menjaga amanah ini dengan prinsip tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi kebanggaan Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:
Aturan Permintaan Suket Hal yang Jadi Dasar Surat Keputusan Keberatan

Belum lama ini, Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso dalam rapat bersama Komisi XII DPR menyatakan setoran Freeport kepada negara setelah divestasi saham secara keseluruhan mencapai US$5,8 miliar atau Rp89,12 triliun.

Angka tersebut lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk divestasi senilai US$3,8 miliar. Khusus dividen, MIND ID telah menerima US$838 juta dari Freeport, dan diproyeksi akan menembus US$1 miliar pada 2023.

"Artinya dari sisi penerimaan negara sudah menguntungkan," tutur Hendi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China