KANADA

Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

Muhamad Wildan | Sabtu, 04 September 2021 | 07:00 WIB
Pemilu Mulai Diwarnai Kampanye Lawan Pengelakan Pajak Orang Kaya

Ilustrasi penghindaran pajak.

OTTAWA, DDTCNews - Partai yang turut bersaing dalam pemilu di Kanada, New Democratic Party (NDP), berjanji untuk menindak tegas praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang dilakukan orang kaya.

Ketua NDP Jagmeet Singh mengatakan penindakan atas praktik pengelakan pajak dan revisi aturan untuk menutup celah hukum menjadi 2 agenda utama NDP di parlemen.

"Kami percaya orang-orang superkaya seharusnya membayar pajak secara lebih adil. Pada masa pemerintahan Partai Liberal dan Konservatif, orang-orang kaya dibiarkan menjadi free rider. Kami akan mengakhiri hal tersebut," ujar Singh, dikutip Selasa (31/8/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Bila berhasil menguasai tampuk pemerintahan, NDP berencana memperkuat kapabilitas otoritas pajak, Canada Revenue Agency (CRA), dalam penegakan hukum. Transparansi perpajakan dari wajib pajak korporasi juga akan ditingkatkan.

Singh mengatakan hingga saat ini masih terdapat banyak korporasi besar yang mendapatkan penghasilan di Kanada. Meski demikian, pajak yang dibayarkan oleh korporasi tersebut sangat minim atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali.

"Terdapat puluhan miliar dolar [Kanada] potensi penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan untuk mendanai program-program yang dibutuhkan," ujar Singh seperti dilansir globalnews.ca.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh CRA sendiri, total penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran dan pengelakan pajak diperkirakan mencapai CA$51 miliar. Kebanyakan penghindaran dan pengelakan pajak tersebut dilakukan oleh korporasi melalui yurisdiksi suaka pajak.

Tak hanya itu, NDP juga berencana untuk memberikan tambahan anggaran sebesar CA$100 juta atau Rp1,13 triliun bagi CRA. Tambahan anggaran tersebut diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar CA$25 miliar per tahun.

Dalam hal kebijakan, NDP berencana mengenakan pajak kekayaan atas rumah tangga. Nantinya, rumah tangga dengan kekayaan di atas CA$10 juta wajib membayar pajak bertarif 1%. Tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi juga akan ditingkatkan dari 33% menjadi sebesar 35%. Adapun tarif pajak korporasi juga akan ditingkat dari 15% menjadi sebesar 18%.

NDP juga berencana untuk mengenakan pajak sebesar 20% atas pembelian properti oleh warga negara asing dan pajak atas excess profit sebesar 15% terhadap korporasi raksasa yang mendapatkan penghasilan berlebih di tengah pandemi Covid-19. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB