Pemerintah Ungkap 212.000 Petugas Pemilu Punya Risiko Kesehatan

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengungkapkan ada 212.000 petugas penyelenggara pemilu 2024 memiliki risiko kesehatan. Data tersebut merupakan hasil skrining kesehatan petugas pemilu yang diolah BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mencatat total ada lebih dari 2,2 juta petugas pemilu yang sudah mengisi skriting riwayat kesehatan secara online per 6 Februari 2024.

"Dari jumlah itu, 212 ribu lebih punya risiko kesehatan," ujar Tenaga Ahli KSP Abraham Wirotomo, dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Pemerintah, ujar Abrahama, telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada 2024.

Tim tersebut terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang. Pembentukan tim monev ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 20 November 2023.

Abraham mengingatkan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas pemilu dan pilkada 2024 bertujuan untuk memetakan risiko kesehatan petugas. Dengan begitu, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini diharapkan tidak menimbulkan korban jiwa.

"Upaya ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan hak-hak kesehatan bagi petugas. Dari sisi pemerintah, langkah ini juga upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan," katanya.

Abraham juga secara khusus meminta KPU Jawa Barat mendorong petugas Pemilu segera mengisi skrining riwayat kesehatan secara online. Hal ini dibutuhkan untuk memetakan daerah mana yang banyak berisiko penyakit, dan petugas mana yang belum mendapatkan kepesertaan JKN.

Mengutip data BPJS Kesehatan, lanjut Abraham, dari 1,3 juta jumlah petugas pemilu di Jawa Barat, 367.526 petugas sudah mengisi skrining kesehatan secara online. Dari jumlah tersebut 37.143 atau 10,11% dinyatakan berisiko penyakit, dan 330.383 atau 89,89% tidak berisiko penyakit.

"Kami meminta KPU Jawa Barat bisa lebih mendorong petugas untuk mengisi skrining kesehatan. Skrining kesehatan ini tidak mempengaruhi status petugas pemilu kok,” jelas Abraham.

Komisioner dan Kepala Divisi SDM KPU Jawa Barat Abdullah Sapi’i memastikan pelaksanaan skrining kesehatan bagi petugas Pemilu di Jawa Barat berjalan dengan baik. Hanya saja di beberapa daerah masih ditemukan kendala dalam pemenuhan kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Pada prinsipnya untuk skrining kesehatan bagi petugas, kami mendukung agar petugas mendapatkan pelayana kesehatan yang maksimal. Kami juga sudah melakukan pendataan melalui spreadsheet," ucap Abdullah Sapi’i.