Pemerintah Tolak Usulan Pemangkasan Tarif PPN Kendaraan, Ini Sebabnya

NEW DELHI, DDTCNews—Kementerian Keuangan India menolak usulan pelaku usaha otomotif yang meminta pemangkasan tarif pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) kendaraan bermotor.

Menurut Kemenkeu, tarif GST atau PPN yang dikenakan atas pembelian kendaraan di India saat ini sudah lebih rendah ketimbang rezim pajak sebelumnya. Pabrikan otomotif justru diminta untuk memangkas pembayaran royalti kepada induk usaha di luar negeri.

"Perusahaan otomotif di India perlu memangkas biaya dengan mengurangi pembayaran royaltinya ke luar negeri daripada meminta penurunan tarif GST," ujar seorang pejabat di Kemenkeu, dikutip Jumat (18/9/2020).

Kementerian Keuangan menilai pembayaran royalti oleh perusahaan india kepada induknya di luar negeri cenderung sangat tinggi dari tahun ke tahun, terutama pabrikan otomotif yang produknya laku keras di pasar India.

"Dengan ini, klaim industri yang mengatakan tarif GST tinggi dan membikin permintaan dan menekan volume produksi sama sekali tidak memiliki landasan yang kuat," ujar sumber di Kemenkeu seperti dilansir dari businessinsider.in.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan usulan sektor otomotif terkait dengan pemangkasan tarif GST atas penyerahan kendaraan bermotor akan dibahas bersama dengan GST Council.

Menteri Perindustrian dan Perusahaan Terbuka Prakash Javadekar pernah mengatakan sedang mempertimbangkan usulan pelaku industri otomotif soal pemangkasan tarif GST 10% atas penyerahan dari seluruh jenis kendaraan bermotor.

Namun, usulan ini tampaknya tidak akan diterima GST Council. Hal ini dikarenakan berbagai negara bagian di India sedang kekurangan penerimaan sehingga usulan penurunan tarif dari pelaku usaha otomotif agaknya sulit terealisasi. (rig)