Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan

JAKARTA, DDTCNews – Akses terhadap lembaga keuangan formal di Indonesia masih minim menyentuh kalangan masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, mendorong inklusi keuangan untuk lapisan masyarakat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Data pada tahun 2014 menunjukan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36%. Adapun hingga tahun 2019, target indeks inklusi keuangan diproyeksikan naik menjadi 75%.

Poin penting ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, Selasa (13/2).

"Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)," katanya.

Menurut Darmin, terlepas dari kunjungan pertama Ratu Maxima, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan. Salah satunya adalah penyaluran bantuan pemerintah yang menggunakan fasilitas perbankan seperti di bidang pendidikan dan skema subsidi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu contoh upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

"Dalam mencapai target sebesar 75% tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar inklusi keuangan yaitu pendidikan keuangan, hak kepemilikan warga negara, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, jasa keuangan di sektor pemerintahan, perlindungan konsumen, peraturan dan infrastruktur," terang Darmin.

Seperti yang diketahui, kebijakan keuangan inkusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat miskin (bottom of the pyramid). Hal ini dilakukan agar kelompok masyarakat ini dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, mendapat pinjaman dan akses asuransi.

Sementara itu, sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. (Amu)