AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:25 WIB
Pemerintah Tepis Isu Pemangkasan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Gedung Putih menegaskan tidak ada rencana pemangkasan tarif pajak atas gaji (payroll tax). Pernyataan dikeluarkan sebagai respons atas maraknya pemberitaan di beberapa media massa.

Gedung Putih membantah bahwa ada rencana pemotongan sementara atas pajak penghasilan karyawan. Pemangkasan tarif pajak yang lebih banyak bisa jadi akan dilakukan, tapi tidak secara spesifik untuk pajak atas gaji karyawan.

“Pemangkasan tarif pajak penghasilan bukanlah sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini,” demikian pernyataan Gedung Putih, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:
Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Pernyataan itu didukung dari Senat. Juru bicara Ketua Komite Keuangan Senat Chuck Grassley, Michael Zona mengatakan hingga saat ini belum ada diskusi mengenai kemungkinan pemangkasan tarif jenis pajak tersebut dengan otoritas.

“Pada titik ini, tampaknya [informasi rencana tersebut] merupakan keinginan dari Partai Demokrat, bukan kenyataan ekonomi sebenarnya,” kata Zona.

Kabar pengurangan tarif itu mencuat setelah media lokal melaporkan adanya pejabat senior pemerintahan yang tengah membahas gagasan tersebut. Gagasan itu dilaporkan untuk membantu meningkatkan kondisi perekonomian.

Baca Juga:
Perusahaan Baru Berdiri Merugi, Bebas Pemotongan PPh?

Beberapa media tersebut juga menyebut pembicaraan tentang pemotongan tarif pajak atas penghasilan karyawan masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan penerapan. Presiden Donald Trump dan para pendukungnya telah mencoba meyakinkan masyarakat tentang kondisi ekonomi saat ini.

Trump juga menuduh media masa telah menciptakan kondisi seolah-olah krisis. Sehingga, adanya kabar miring tersebut membuat Trump diproyeksi tidak dapat menang pada pemilihan presiden pada 2020 mendatang.

Pasalnya, ekonomi yang suram dapat menjadi masalah bagi Trump secara politis menjelang pemilihan 2020. Sebab, jajak pendapat telah menunjukkan banyak pemilih yang menyetujui kinerja presiden dalam ekonomi daripada kinerjanya di bidang lain.

Baca Juga:
WP Bisa Terima Bukti Potong Unifikasi secara Langsung di DJP Online

Terlebih, pemotongan tarif pajak penghasilan sementara dapat meningkatkan defisit. Hal tersebut kemungkinan bisa merugikan program jaminan sosial yang didanainya. Padahal, orang membayar pajak penghasilan untuk membiayai jaminan sosial dan perawatan kesehatan.

Namun, meskipun Gedung Putih membantah adanya pembahasan tentang pemotongan pajak atas karyawan, seperti dilansir thehill.com, pejabat pemerintahan mengatakan terdapat lebih banyak pemotongan tarif pajak lain yang tengah dibahas. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 17:00 WIB KONSULTASI PAJAK

Perusahaan Baru Berdiri Merugi, Bebas Pemotongan PPh?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Bisa Terima Bukti Potong Unifikasi secara Langsung di DJP Online

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi