Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Langgar Aturan PDRD

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyusun aturan pemberian sanksi kepada pemerintah daerah yang melanggar ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah berupa penundaan transfer atau pemangkasan dana perimbangan.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Bhimantara Widyajala mengatakan pemberlakuan sanksi akan mendorong pemda mengikuti ketentuan pemerintah pusat dalam menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Rencananya, sanksi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) tersebut berupa penundaan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH). Tak menutup kemungkinan, sanksi juga bisa berupa pemangkasan DAU dan DBH hingga 10%-15%.

"Berdasarkan praktik yang telah berjalan, ternyata sanksi [penundaan atau pemangkasan] ini cukup efektif untuk diterapkan dan meningkatkan kepatuhan pemda," katanya dalam acara serap aspirasi UU Cipta Kerja, Rabu 2/12/2020).

Bhima menjelaskan pemerintah memasukkan ketentuan penyusunan PDRD dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya mendorong seluruh kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat turut berkontribusi menarik investasi di daerah.

Menurutnya, tarif pajak dan retribusi yang tinggi tidaklah menarik bagi investor karena menyebabkan biaya investasi di daerah meningkat. Oleh karena itu, pemerintah ingin menyesuaikan tarif PDRD yang ditetapkan dalam perda.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap raperda yang tengah disusun, termasuk perda yang tengah berjalan.

Nanti, Gubernur wajib menyampaikan raperda yang telah disetujui DPRD kepada Menkeu dan Mendagri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan. Jika hasil evaluasi menyatakan Raperda telah sesuai ketentuan, gubernur dan DPRD dapat langsung mengesahkannya.

Apabila evaluasinya menyatakan Raperda PDRD tidak sesuai, gubernur wajib untuk melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali hasil penyempurnaannya kepada Menkeu dan Mendagri untuk ditindaklanjuti.

Untuk perda yang sudah ada, Menkeu dan Mendagri tetap akan mengevaluasi dan menyerahkan rekomendasi perubahan jika menemukan ketidaksesuaian. Selama perda perubahan belum ditetapkan, pemda harus menghentikan pemungutan PDRD di wilayahnya.

Menurut Bhima, Menkeu akan menyampaikan teguran jika pemda tidak mengindahkan rekomendasi. Apabila dalam waktu 15 hari surat teguran tidak direspons, Menkeu akan memberikan sanksi dengan berkoordinasi dengan Mendagri.

Menkeu dapat mencabut sanksi jika pemda telah memenuhi kewajibannya. Namun, jika pemda tidak memenuhi kewajiban hingga tahun anggaran berakhir, penyaluran DAU dan/atau DBH yang ditunda akan disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir.

"Sanksi itu diterapkan agar kepatuhan peraturan ini menjadi efektif, sehingga tujuan UU Cipta Kerja bisa terwujud," ujar Bhima. (rig)