Pemerintah Rilis Aturan Khusus Soal TPS Pusat Distribusi, Seperti Apa?

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan membuat ketentuan khusus terkait dengan tempat penimbunan sementara pusat distribusi melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 109/2020.

Pada Pasal 1 PMK 109/2020, dijelaskan bahwa tempat penimbunan sementara (TPS) pusat distribusi adalah TPS yang memiliki fungsi utama untuk menimbun barang impor atau ekspor untuk diangkut lebih lanjut.

"Barang impor dan/atau barang ekspor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean untuk diangkut lanjut keluar daerah pabean, dapat ditimbun di TPS pusat distribusi," bunyi beleid tersebut, dikutip Selasa (25/8/2020).

Pada prakteknya, Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk ataupun menetapkan bangunan, lapangan, ataupun tempat lain yang disamakan dan telah ditetapkan sebagai TPS sebagai TPS distribusi.

Penunjukan sebagai TPS pusat distribusi bisa dilakukan atas seluruh atau sebagian dari lokasi TPS yang telah ditetapkan. Untuk dapat ditunjuk sebagai TPS pusat distribusi, pengusaha TPS perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.

Dalam permohonan, pengusaha TPS harus mengajukan data identitas penanggung jawab, lokasi TPS yang akan ditunjuk sebagai TPS pusat distribusi, dan ukuran, luas, volume, serta batas-batas TPS yang hendak ditunjuk sebagai TPS pusat distribusi.

Permohonan juga harus dilampiri Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai penetapan TPS, bukti penerapan aplikasi TPS online bila Kantor Pabean sudah menerapkan, flowchart sistem pergerakan barang di TPS pusat distribusi, dan denah TPS pusat distribusi.

Permohonan tersebut akan diteliti dan bila perlu Kepala Kantor Pabean juga dapat melakukan pemeriksaan lapangan. Kepala Kantor Pabean wajib memberikan respon berupa persetujuan atau penolakan paling lama dua hari setelah permohonan diterima lengkap.

Bila disetujui, TPS tersebut bisa menjadi TPS pusat distribusi dengan diterbitkannya surat penunjukan. Penunjukan sebagai TPS pusat distribusi bakal terus berlaku hingga berakhirnya KMK penetapan TPS.

Lebih lanjut, apabila KMK penetapan TPS diperpanjang maka masa waktu penunjukan sebagai TPS pusat distribusi juga terus berlaku sampai dengan masa perpanjangan KMK penetapan TPS.

Terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bagi TPS pusat distribusi. Pertama, TPS pusat distribusi dapat melakukan pekerjaan sederhana seperti memasang aksesoris dan label pengangkutan.

Kedua, TPS pusat distribusi dapat melakukan penggabungan dan pemecahan barang angkut lanjut. Ketiga, barang impor atau barang ekspor angkut lanjut yang dibongkar dari sarana pengangkut bisa ditimbun langsung ke TPS pusat distribusi.

Keempat, dapat dilakukan perubahan peti kemas barang ekspor untuk angkut lanjut. Kelima, pemuatan langsung barang impor ataupun ekspor angkut lanjut bisa langsung dari TPS pusat distribusi ke sarana pengangkut.

Keenam, masih terdapat kemudahan prosedural lainnya yang bisa diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean. Selain soal kemudahan, PMK ini mengatur larangan perihal barang impor untuk diangkut lanjut.

Larangan tersebut di antaranya barang impor untuk diangkut lanjut tidak boleh dikeluarkan untuk diimpor untuk dipakai, tidak boleh dikeluarkan untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.

Selain itu, barang impor tidak boleh juga dikeluarkan untuk ditimbun di TPS lain yang bukan TPS pusat distribusi dan tidak boleh diubah asal barangnya pada surat keterangan asal maupun pada label barang. (rig)