INDIA

Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 November 2019 | 11:54 WIB
Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

Perdana Menteri India Narendra Modi.

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India meluncurkan sistem penilaian pajak tanpa tatap muka (faceless tax assessment) untuk mencegah keleluasaan atau intimidasi dalam upaya pengumpulan penerimaan pajak.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan saat ini India memiliki rezim pajak yang paling ramah di dunia. Tidak hanya itu, India juga memperkenalkan goods and services tax (GST) untuk mengintergrasikan ekonomi negara itu.

“Dalam lima tahun terakhir, kami telah menurunkan beban pajak pada kelas menengah secara signifikan. Kami sekarang memulai faceless tax assessment sehingga tidak ada ruang untuk diskresi atau intimidasi,” ujarnya, Minggu (3/11/2019).

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Menkeu Ini Komitmen Lakukan Reformasi Pajak

Bicara tentang berbagai langkah reformasi, PM Modi mengatakan transfer manfaat langsung (direct benefit transfer/DBT) telah mengakhiri budaya perantara dan inefisiensi. Menurutnya, DBT sejauh ini telah menghemat lebih dari US$20 miliar atau setara dengan Rp279 triliun.

Selain itu, adanya pemotongan tarif PPh Badan di India dan pengenalan GST merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan perekonomian sekaligus menarik minat investor asing untuk masuk ke negara tersebut.

Menurutnya, saat ini menjadi waktu terbaik untuk investor menanamkan modalnya di India. Hal ini dikarenakan foreign direct investment (FDI), kemudahan memulai berusaha, kemudahan hidup dan produktivitas meningkat. Pada saat yang sama, tarif pajak dan angka korupsi turun.

Baca Juga:
Skema PPN atas Popcorn di Negara Ini Dianggap Rumit, Ini Sebabnya

“Semua yang saya katakan tadi menjadikan India sebagai salah satu ekonomi paling menarik di dunia untuk investasi. India dalam lima tahun terakhir telah menerima setidaknya US$286 miliar FDI. Ini hampir setengah dari total FDI india dalam 20 tahun terakhir,” paparnya.

Selain itu, PM Modi juga ingin produk domestik bruto (PDB) india mencapai USD5 triliun. Ketika pemerintahan diambil alih oleh PM Modi pada 2014, PDB india sekitar US$2 triliun dalam 65 tahun. Namun ketika dirinya memimpin, PDB India meningkat menjadi US$3 triliun dalam waktu 5 tahun.

Dia menambahkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kemudahan melakukan usaha. Dampaknya tercermin ketika peringkat kemudahan berbisnis di India meningkat.

Baca Juga:
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Seperti dilansir ndtv.com, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) India adalah 63. Sebelumnya, India berada di peringkat 142 pada 2014. Menurut PM Modi, fakta terkait peringkat tersebut merupakan pencapaian terbesar india.

“Kami adalah negara yang besar dan beragam. Ada pemerintah pusat, negara bagian, dan lokal. Dalam konteks seperti itu, perubahan arah menunjukkan komitmen kami terhadap reformasi. Rakyat dan pemerintah bersatu untuk membuat lingkungan bisnis lebih baik,” imbuhnya. (MG-anp/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

04 November 2019 | 14:13 WIB

Poin yang saya dapat adalah "Rakyat dan pemerintah bersatu untuk membuat lingkungan bisnis lebih baik" sehingga dapat menguragi kemismkinan atau kesenjangan sosial khususnya dalam hal ekonomi. #MariBicara

04 November 2019 | 12:04 WIB

Langkah pemerintah India dengan meluncurkan asesmen pajak tanpa tatap muka merupakan suatu langkah yang baik demi menarik para investor untuk menanamkan modal pada negara tersebut. Semoga Indonesia dapat segera mengambil langkah serupa yang tentunya disesuailan dengan sistem hukum serta birokrasi yang ada. #MariBicara

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Selain Belanja Online, CN Dipakai untuk Barang Jamaah Haji dan Hadiah

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen