Pemerintah Kini Larang Produsen Iklankan Rokok di Medsos

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 turut memperketat pengaturan terkait iklan rokok, utamanya iklan di media sosial dan e-commerce.

Dalam Pasal 446 ayat (1) PP 28/2024, secara tegas diatur bahwa produsen, importir, ataupun pengedar rokok konvensional dan rokok elektronik dilarang mengiklankan produknya di media sosial.

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap penjualan produk tembakau dan rokok elektronik pada media sosial berbasis digital berdasarkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan," bunyi Pasal 446 ayat (2) PP 28/2024, dikutip Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, iklan rokok di situs web atau aplikasi elektronik komersial masih diperbolehkan. Iklan di situs web atau aplikasi elektornik diperbolehkan sepanjang mencantumkan peringatan kesehatan, mencantumkan tulisan 'Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil', tidak menggambarkan bahwa rokok bermanfaat bagi kesehatan, dan tidak mengandung ajakan untuk mengonsumsi rokok.

Selanjutnya, iklan tidak boleh menampilkan wujud rokok; tidak boleh menampilkan anak, remaja, atau wanita hamil; tidak boleh ditujukan kepada anak, remaja, atau wanita hamil; tidak boleh menggunakan kartun atau animasi; tidak boleh melanggar norma yang berlaku di masyarakat; serta harus menerapkan verifikasi umur agar aksesnya terbatas hanya pada orang berusia di atas 21 tahun.

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap penjualan produk tembakau dan rokok elektronik pada situs web atau aplikasi elektronik komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan," bunyi Pasal 447 ayat (2) PP 28/2024.

Sebagai perbandingan, dalam PP sebelumnya hanya diatur bahwa iklan rokok di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang produk tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya pada orang berusia 18 tahun ke atas. Media teknologi informasi dalam PP lama adalah media online yang menggunakan fasilitas internet.

Dengan ditetapkan dan berlakunya PP 28/2024, sebanyak 26 PP dan 5 peraturan presiden (perpres) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun salah satu PP yang dicabut yakni PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (sap)