Pemerintah Andalkan Manufaktur untuk Pulihkan Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengandalkan industri manufaktur sebagai salah satu sektor yang segera pulih pasca-pandemi virus Corona. Pada kuartal I/2020, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB tercatat sebesar 19,98%.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan manufaktur memiliki peluang besar untuk segera pulih dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Apalagi, pemerintah telah memberikan banyak stimulus agar sektor usaha tersebut tetap berproduksi.

"Secara paralel, kami memberikan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri manufaktur maupun calon investor baru," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2020).

Agus mengatakan insentif fiskal yang diberikan misalnya diskon 30% untuk angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi PPN dipercepat, dan fasilitas bea masuk atas impor ditanggung pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan potongan pajak super hingga 300% untuk pelaku usaha, terutama manufaktur yang mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta potongan pajak hingga 200% bagi perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Walaupun kebijakan super deduction itu belum resmi berjalan, Agus optimistis beragam stimulus tersebut akan mampu mengerek perekonomian nasional secara bertahap, yakni mulai kuartal III/2020.

"Implementasi kebijakan fiskal dan nonfiskal itu untuk membantu cash flow perusahaan, termasuk super deductible tax bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang R&D dan pelatihan vokasi," ujarnya.

Dari sisi non-fiskal, Agus telah menerbitkan ribuan izin agar pelaku industri bisa kembali berproduksi, seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Dia menyebut Kemenperin telah merilis 17.500 izin berproduksi di era kenormalan baru, yang mewakili sekitar 4,9 juta tenaga kerja.

Selain itu, Agus telah mengusulkan berbagai stimulus tambahan untuk membantu industri segera pulih. Misalnya, pengurangan biaya energi listrik dan gas agar lebih proporsional, fleksibilitas pembiayaan bagi industri manufaktur, serta mendorong substitusi impor.

"Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah," katanya. (Bsi)