Ada Insentif Pajak, Produsen Mobil Hybrid Diminta Daftarkan Mereknya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor hybrid pada 2025.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif PPnBM DTP bertujuan mendorong pembelian mobil hybrid pada tahun depan. Menurutnya, produsen perlu segera mendaftarkan merek mobil hybrid sehingga dapat diberikan PPnBM DTP.

"Saya minta produsen mobil-mobil hybrid yang di Indonesia untuk segera mendaftarkan mereknya kepada kami sehingga mulai 1 Januari 2025 sudah bisa menikmati insentif stimulus yang disiapkan oleh pemerintah," katanya, dikutip pada Selasa (17/12/2024).

Agus menuturkan pemerintah berkomitmen memberikan perhatian untuk sektor otomotif, termasuk mobil hybrid. Tahun depan, pemerintah akan memberikan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid sebesar 3%.

Menurutnya, sektor otomotif sedang mengalami tekanan karena penurunan penjualan kendaraan bermotor. Penurunan penjualan ini antara lain dipengaruhi oleh pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah.

Dia menjelaskan insentif PPnBM DTP ditujukan kepada konsumen mobil hybrid sehingga dapat mendorong penjualan. Dengan insentif tersebut, kinerja industri otomotif juga diharapkan dapat kembali meningkat.

"Ini meng-cover insentif stimulus untuk demand side dan juga untuk supply side untuk produsen atau pabrik-pabrik," ujarnya.

Pemberian insentif PPnBM DTP untuk mobil hybrid akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Dalam paparan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk memberikan insentif PPnBM pada mobil hybrid senilai Rp840 miliar.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebelumnya sempat mengusulkan insentif pajak untuk mendorong penjualan mobil hybrid. Harga mobil hybrid disebut lebih murah dari mobil listrik, tetapi masih lebih mahal ketimbang mobil konvensional. (rig)