Pembaruan Core Tax System Pajak Bisa Dimulai

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Melalui landasan hukum ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah bisa memulai pemutakhiran sistem teknologi informasi/ core tax system yang terakhir kali diperbarui pada 2002 silam.

Satu hal khusus yang diatur dalam Perpres ini adalah pengadaan yang dilakukan secara khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dimana pengaadaan barang/jasa diatur secara khusus. Setidaknya ada 4 aspek pengadaan yakni sistem informasi; jasa konsultansi; agen pengadaan; dan barang dan/ atau jasa lainnya.

"Perpres ini memang mengatur secara khusus pengadaan sistem informasi untuk DJP dan memang agak beda prosesnya," kata Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo, Rabu (6/6).

Lebih lanjut, dengan pengadaan secara khusus ini menurutnya tidak mengurangi kadar transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa untuk sistem informasi DJP.

"Semua tahapan awalnya harus melalui lelang dan itu ada dua tahap dengan prakualifikasi. Kita juga tetap melibatkan LKPP dalam pengadaannya meski diatur secara khusus dalam Perpres," terangnya.

Seperti yang diketahui, pemutakhiran infrastruktur sistem informasi DJP membutuhkan dana sebesar Rp3.1 triliun. Keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun.

Dirjen Pajak Robert Pakpakan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pembaruan sistem administrasi perpajakan ini bertujuan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang memilik proses bisnis yang efektif dan efisien.

"Soal core tax bahwa kebutuhan IT (information technology) Ditjen Paak dibangun kurang lebih 3,5-4 tahun kemudian pemeliharaan kurang lebih 3 tahun. Jadi total pengadaan ini dalam multiyears dalam 7 tahun. Belanjanya akan tergantung progresnya. Untuk tahun ini misalnya Rp25 miliar. Tahun depan Rp280 miliar. Jadi total selama 7 tahun akan memakan dana sebesar Rp3,1 triliun," terangnya. (Amu/Gfa)