VIETNAM

Pelaku Industri Vietnam Minta Mobil Hybrid Juga Dapat Insentif Fiskal

Dian Kurniati | Selasa, 23 Agustus 2022 | 12:00 WIB
Pelaku Industri Vietnam Minta Mobil Hybrid Juga Dapat Insentif Fiskal

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Asosiasi Produsen Mobil Vietnam (Vietnam Automobile Manufacturers Association/VAMA) meminta pemotongan pajak konsumsi khusus dan biaya pendaftaran untuk kendaraan hybrid.

VAMA menilai kehadiran insentif akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan konvensional menjadi hybrid. Menurut mereka, peran kendaraan hybrid tidak kalah penting dengan kendaraan listrik dalam menurunkan emisi karbon.

"Insentif fiskal untuk kendaraan listrik dan hybrid dapat dikurangi secara bertahap, dan tidak akan diperlukan lagi pada 2050 setelah kendaraan ini mampu bersaing di pasar," sebut VAMA dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (23/8/2022).

Baca Juga:
Tax Center UASN dan DJP Sumut II Selenggarakan Sosialisasi Perpajakan

VAMA menyebut pemerintah perlu memberikan insentif fiskal untuk mendorong permintaan dari masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan meningkatkan investasi di sektor pembangkit listrik dan sistem pengisian daya kendaraan.

Oleh karena itu, asosiasi produsen mobil meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan strategi pengembangan dan insentif bagi industri otomotif untuk membantu mencapai tujuan netralitas karbon Vietnam pada 2050.

Awal tahun ini, Majelis Nasional sepakat memotong pajak konsumsi khusus untuk kendaraan listrik menjadi 3% dari sebelumnya 15% selama 5 tahun dan menjadi 11% mulai 2027. Namun, kebijakan serupa belum tersedia untuk kendaraan hybrid.

Baca Juga:
Tagih Tunggakan WP, DJP Bisa Kirim Surat Teguran Langsung Via Coretax

Seperti dilansir e.vnexpress.net, kendaraan hybrid tetap akan dikenakan tarif pajak normal sebesar 15%. Selain itu, ada biaya pendaftaran kendaraan sebesar 10%-12%, tergantung pada masing-masing pemerintah wilayah.

Beberapa negara juga telah memberikan insentif pajak untuk mendukung kendaraan listrik. Pembeli kendaraan listrik di Korea Selatan akan menerima potongan PPh orang pribadi US$2.000 atau Rp28,4 juta untuk dan potongan pajak pembelian mobil US$1.400 atau Rp20 juta.

Di China, pemerintah menghapus pajak konsumsi dan memotong biaya pendaftaran hingga 50%. Tak ketinggalan, Thailand dan Indonesia memberikan beberapa insentif mendorong pembelian kendaraan listrik selama 5 tahun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 15:17 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Tax Center UASN dan DJP Sumut II Selenggarakan Sosialisasi Perpajakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:30 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak WP Lapor SPT Tahunan, Kanwil DJP Ini Hadirkan Mobil Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump