Pajak Plastik untuk Antisipasi Brexit

BRUSSELS, DDTCNews – Hengkangnya Inggris dari gerbong Uni Eropa akan meninggalkan lubang dalam anggaran keuangan. Mengantisipasi hal tersebut, wacana penerapan pajak untuk komoditas kantong plastik jadi pertimbangan utama di Komisi Eropa.

Komisi yang bertugas sebagai eksekutif dalam menjalankan Uni Eropa itu serius mempertimbangkan penerapan pajak kantong plastik pasca Brexit. Namun, masih belum jelas apakah pungutan pajak itu akan dikenakan pada saat produksi, digunakan oleh konsumen atau saat menjadi sampah atau limbah.

“Rencana ini diajukan karena ada celah dalam anggaran yang harus ditutup. Opsinya bisa berupa pemotongan pengeluaran yang akan mempengaruhi beberapa program utama,” kata Komisioner Anggaan Günther Oettinger, Rabu (10/1).

Pajak atas kemasan plastik menjadi alternatif sumber penerimaan baru. Selain itu, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menekan jumlah plastik yang digunakan di Eropa.

“Saat ini belum ada perkiraan berapa tarif pajak yang akan diberikan. Uni Eropa juga bisa menerima pendapatan dari skema perdagangan emi1si karbon yang saat ini penerimaannya masuk ke kas negara-negara anggota,” pungkas Oettinger dilansir bbc.com.

Rencana penerapan pajak plastik ini akan masuk dalam pembicaraan terkait periode anggaran Uni Eropa 2020-2026. Negeri Ratu Elizabeth dijadwalkan keluar secara efektif dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

Dengan keluarnya Inggris maka akan meninggalkan lubang pada anggaran Uni Eropa sekitar €12-13 miliar per tahun. Sementara itu, anggaran tahunan Uni Eropa ada di angka €155 miliar atau sekitar 1% dari nilai ekonomi seluruh negara anggota.

Selama ini, Inggris salah satu negara dengan iuran terbesar ke kas Uni Eropa. Hanya Perancis dan Jerman yang berkontribusi lebih banyak dari Inggris. (Gfa)