KOTA MEDAN

Pajak Parkir Di Kota Ini Menuai Protes

Gallantino Farman | Jumat, 14 Oktober 2016 | 10:01 WIB
Pajak Parkir Di Kota Ini Menuai Protes

MEDAN, DDTCNews - Setelah peraturan daerah (perda) tentang pajak parkir disahkan pada bulan Mei lalu, nyatanya masih banyak pengelola area parkiran yang tidak patuh terhadap ketentuan tersebut. Pengelola parkir menetapkan tarif parkir melebihi nilai yang sudah ditentukan dalam perda tersebut secara sepihak.

Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi Siregar mengatakan masyarakat sudah keberatan dengan perilaku pengelola parkir yang semakin liar, namun respons tidak kunjung datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

“Konsumen dipaksa untuk membayar tarif parkir di luar aturan yang ada dengan jangka waktu yang tidak jelas. Mereka mengganggap sikap pengelola parkir mendapat restu dari Pemkot Medan,” ungkapnya, Kamis (13/10).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Menurut Padian, lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkot Medan diduga menjadi penyebab merajalela pengelola parkir nakal. Bisa jadi ini pembiaran praktek pungutan liar (pungli), mengingat target yang ditetapkan pemda untuk pajak parkir telah terpenuhi.

Walikota harus melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pajak parkir di Medan. Walikota harus mengikuti semangat presiden yang sedang fokus memberantas pungli.

“Idealnya, walikota harus menindak pelaku pungli pajak parkir baik yang dilakukan oknum di lingkungan Pemkot Medan maupun di lingkup pengelola parkir, kalau perlu cabut izinnya,” ujar Padian.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Masyarakat juga diharapkan mampu melakukan perlawanan terhadap pengelola parkir yang nakal melalui pengaduan atau upaya hukum. Ketika konsumen merasa dirugikan dapat melakukan protes terhadap ketidaksesuaian tarif parkir kepada pengelola.

“Apabila tidak mendapat respons yang patut, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau menempuh jalur hukum di lembaga penyelesaian sengketa konsumen,” imbaunya.

Sebagai informasi, tarif parkir berdasarkan perubahan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp3.000–Rp5.000. Sedangkan untuk parkir progressif tarif dasar sebesar Rp3.000-Rp5.000 dan untuk penambahan satu jam pertama akan dikenakan tambahan sebesar Rp2.000–Rp4.000.

Untuk tarif parkir VIP sebesar Rp35.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir, dan untuk parkir vallet sebesar Rp40.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir. Sedangkan untuk roda dua dan roda tiga tarif parkirnya sebesar Rp2.000–Rp3.000. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN