KANADA

Pajak Karbon di Provinsi Penghasil Minyak Mentah Ini Dicabut, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 Mei 2019 | 11:21 WIB
Pajak Karbon di Provinsi Penghasil Minyak Mentah Ini Dicabut, Ada Apa?

Ilustrasi. (Foto: The Globe and Mail)

JAKARTA, DDTCNews – Alberta, provinsi penghasil minyak mentah utama Kanada, memperkenalkan undang-undang pencabutan pajak karbon di provinsinya. Langkah yang dipimpin Kepala Wilayah Kenney ini memicu perselisihan hukum dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Kepala Wilayah Kenney bersama partainya menyapu kekuasaan di Alberta pada bulan lalu. Mereka berjanji untuk memperjuangkan industri energi di provinsinya yang saat ini ‘terkepung’ melalui penentangan terhadap pemerintah federal.

“Pajak karbon ini membuat semua kesulitan ekonomi dan tidak ada keuntungan lingkungannya. Jika pemerintah Justin Trudeau berupaya mengenakan pajak karbon federal di Alberta, kita akan lihat di pengadilan,” jelasnya, seperti dikutip pada Jumat (24/5/2019).

Baca Juga:
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

Penghapusan pajak karbon Alberta – yang diperkenalkan oleh pemerintah sebelumnya – menjadi bagian utama kampanye Kenney. Hal tersebut menjadi bagian pertama dari regulasi yang diajukan pemerintah baru, meskipun menempatkan provinsi pada jalur yang bersebarangan dengan pemerintah federal.

Dengan demikian, Alberta akan bergabung dengan Ontario, Manitoba, dan Saskatchewan ketika menantang pajak karbon federal di pengadilan. Awal bulan ini Pengadilan Banding Saskatchewan memutuskan pajak tidak melanggar konstitusi Kanada sehingga menandai kemenangan bagi Trudeau pada salah satu kebijakan khasnya tersebut.

Melihat hasil di Saskatchewan, Kenney menegaskan pemerintahannya memiliki kasus yang lebih kuat sehingga optimistis menang. Alberta, disebutnya, masih mengenakan retribusi pada industri yang mengemisi karbon dalam jumlah besar.

Baca Juga:
OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

Undang-Undang Pencabutan Pajak Karbon (The Carbon Tax Repeal Act) akan memberikan keringan pajak senilai US$1,4 miliar kepada masyarakat Alberta. Selain itu, pemerintah dalam sesi legislatif pertama, menegaskan langkah tersebut akan meciptakan 6.000 pekerjaan.

Sementara itu, Vanessa Adams, Juru Bicara Menteri Sumber Daya Alam Kanada mengatakan saat ini banyak masyarakat Kanada yang mengharapkan para pemimpin untuk bekerja sama mengurangi polusi atau emisi karbon.

“Bukan bermain politik,” tegasnya, seperti dilansir VOA News.

Selain mencabut pajak karbon, Kenney juga berencana mengajukan undang-undang untuk menurunkan tarif pajak perusahaan Alberta dari 12% menjadi 8%, mengurangi regulasi, serta menjamin tarif royalti minyak dan gas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri energi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 November 2024 | 16:00 WIB PAJAK KARBON

OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

Minggu, 24 November 2024 | 15:00 WIB KANADA

Jelang Natal, Negara Ini Bakal Bebaskan PPN selama 2 Bulan

Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?