KOTA SUKABUMI

Pacu Setoran Pajak, Pemkot Ini Kerja Sama Dengan DJP dan DJPK

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 September 2020 | 09:15 WIB
Pacu Setoran Pajak, Pemkot Ini Kerja Sama Dengan DJP dan DJPK

Ilustrasi. (DDTCNews)

SUKABUMI, DDTCNews—Pemkot Sukabumi, Jawa Barat akan mengoptimalkan kerja sama dengan Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk mengamankan penerimaan pajak daerah tahun ini.

Kabid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rachman Gania mengatakan masih banyak potensi pajak daerah yang bisa digali pemkot untuk meningkatkan penerimaan tahun ini.

"Kami akan optimalkan untuk memungut pajak serta mendongkrak potensi pajak yang belum tergali. Hal ini penting sebagai kompensasi dari pemberian insentif pajak daerah sejak April 2020," katanya dikutip Selasa (15/9/2020).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Rachman menyatakan kerja sama pemkot dengan DJP dan DJPK Kemenkeu akan bermanfaat untuk optimalisasi kinerja penerimaan daerah. Menurutnya, kerja sama tersebut bukan hanya sebatas pertukaran data dan informasi agar penerimaan menjadi optimal.

Kerja sama, sambungnya, juga bermanfaat sebagai sarana mengubah cara kerja organisasi daerah dalam mengumpulkan penerimaan. Dia menilai kapasitas SDM dalam pengelolaan pajak daerah masih perlu ditingkatkan.

"Pak wali kota mengharapkan pendapatan daerah bisa dimaksimalkan dengan kerja sama tersebut sehingga pelayanan menjadi optimal," tuturnya seperti dilansir Radar Sukabumi.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Sepanjang tahun berjalan ini, lanjut Rachman, upaya pemkot mengamankan penerimaan mendapat tantangan berat. Hal ini terlihat dari realisasi setoran pajak daerah pada semester I/2020 yang baru Rp21,8 miliar atau 58,8% dari target.

Rincian dari kinerja penerimaan pajak daerah tersebut di antaranya penerimaan dari pajak hotel sebesar Rp1,2 miliar, pajak restoran sebesar Rp4,5 miliar dan pajak hiburan sebesar Rp254 juta.

Lalu, realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp5,1 miliar, pajak reklame sebesar Rp536 juta, pajak parkir sebesar Rp398, PBB-P2 sebesar Rp2,3 miliar, pajak air tanah sebesar 187 juta dan BPHTB senilai Rp7,1 miliar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja