AMERIKA SERIKAT

Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Senator AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengusulkan adanya insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Usulan itu tertuang dalam rancangan beleid bernama Facilitating American-Built Semiconductors (FABS) Act. Dengan beleid tersebut, perusahaan yang menanamkan modal dalam produksi chip akan mendapatkan kredit pajak sebesar 25%.

"Beleid ini akan memberikan insentif yang terukur dan tepat sasaran dalam meningkatkan produksi chip semikonduktor domestik," tulis Ron Wyden dari Partai Demokrat dan Mike Crapo dari Partai Republik dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak, Wyden dan Crapo bahkan mengusulkan insentif kredit pajak tersebut diberikan secara permanen, bukan sebagai kebijakan temporer di tengah pandemi Covid-19.

Kedua senator berpandangan insentif perlu diberikan mengingat makin banyak chip semikonduktor yang diproduksi di luar AS. Saat ini, kontribusi AS hanya tinggal 12%. Sementara itu, sekitar 75% produksi chip semikonduktor berasal dari Asia Timur.

Sekadar informasi, chip semikonduktor merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung industri lain seperti otomotif dan militer sehingga perlu ada insentif untuk meningkatkan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Untuk itu, produksi chip di dalam negeri perlu ditingkatkan mengingat suplai chip semikonduktor di tengah pandemi Covid-19 juga tengah terbatas. Kedua senator optimistis insentif akan membuka lapangan kerja baru bagi warga AS.

"AS tidak boleh membiarkan pemerintah negara lain menarik korporasi kita ke luar negeri. Hal ini meningkatkan risiko perekonomian AS dan membebani pekerja AS," ujar Wyden seperti dilansir finance.yahoo.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan