AMERIKA SERIKAT

Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
Pacu Produksi Chip, Pemerintah Didorong Beri Insentif Pajak

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Senator AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengusulkan adanya insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Usulan itu tertuang dalam rancangan beleid bernama Facilitating American-Built Semiconductors (FABS) Act. Dengan beleid tersebut, perusahaan yang menanamkan modal dalam produksi chip akan mendapatkan kredit pajak sebesar 25%.

"Beleid ini akan memberikan insentif yang terukur dan tepat sasaran dalam meningkatkan produksi chip semikonduktor domestik," tulis Ron Wyden dari Partai Demokrat dan Mike Crapo dari Partai Republik dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:
AS Kenakan Bea Masuk 25 Persen atas Baja, Uni Eropa Siapkan Balasan

Untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak, Wyden dan Crapo bahkan mengusulkan insentif kredit pajak tersebut diberikan secara permanen, bukan sebagai kebijakan temporer di tengah pandemi Covid-19.

Kedua senator berpandangan insentif perlu diberikan mengingat makin banyak chip semikonduktor yang diproduksi di luar AS. Saat ini, kontribusi AS hanya tinggal 12%. Sementara itu, sekitar 75% produksi chip semikonduktor berasal dari Asia Timur.

Sekadar informasi, chip semikonduktor merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung industri lain seperti otomotif dan militer sehingga perlu ada insentif untuk meningkatkan investasi pada produksi chip semikonduktor.

Baca Juga:
Gebrakan Kebijakan Bea Masuk Presiden AS Donald Trump

Untuk itu, produksi chip di dalam negeri perlu ditingkatkan mengingat suplai chip semikonduktor di tengah pandemi Covid-19 juga tengah terbatas. Kedua senator optimistis insentif akan membuka lapangan kerja baru bagi warga AS.

"AS tidak boleh membiarkan pemerintah negara lain menarik korporasi kita ke luar negeri. Hal ini meningkatkan risiko perekonomian AS dan membebani pekerja AS," ujar Wyden seperti dilansir finance.yahoo.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Gebrakan Kebijakan Bea Masuk Presiden AS Donald Trump

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Biar PPh 21-nya Ditanggung Pemerintah, NIK-NPWP Pegawai Harus Padan

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 19:30 WIB KELAS PPH PASAL 21 (7)

Dasar Pengenaan-Pemotongan PPh 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Rabu, 12 Februari 2025 | 19:21 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Optimalkan Penerimaan, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:37 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Tiga Jurus Bahlil Naikkan Lifting Minyak, Termasuk Aktifkan Sumur Tua

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:17 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Beri Asistensi, DJBC Harap Perusahaan Bisa Pertahankan Status AEO

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:01 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax Masih Terkendala, Batas Upload Faktur Pajak Tetap Tanggal 15

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:00 WIB PMK 7/2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Download di Sini

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:30 WIB KABUPATEN PROBOLINGGO

Sebar SPPT Lebih Cepat, Pemkab Imbau WP Segera Bayar Tagihan PBB

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:00 WIB KABUPATEN BANGKA BELITUNG

Pemda Ini Tegaskan Tambang Ilegal Tetap Harus Bayar Pajak Daerah