CHINA

Pacu Pasar Obligasi, Insentif Pajak untuk Investor Asing Diperpanjang

Redaksi DDTCNews | Jumat, 05 November 2021 | 17:00 WIB
Pacu Pasar Obligasi, Insentif Pajak untuk Investor Asing Diperpanjang

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China akan memperpanjang kebijakan pajak preferensial untuk investor asing yang berinvestasi di pasar obligasi. Insentif tersebut berupa pembebasan pungutan PPh dan PPN atas keuntungan bunga obligasi.

Perpanjangan tersebut diputuskan dalam rapat eksekutif Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Keqiang. Tujuan perpanjangan insentif adalah untuk mempromosikan keterbukaan dan menarik investasi asing.

"Kami akan melakukan upaya yang lebih besar untuk menarik investasi asing, dan menyambut investor luar negeri ke pasar obligasi kami di daratan China," kata Perdana Menteri Li dikutip dari fibre2fashion.com, Jumat (5/11/2021).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dalam rapat tersebut, kebijakan untuk membebaskan investor asing dari pengenaan pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai atas keuntungan bunga obligasi akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025.

Perdana menteri berharap perpanjangan insentif tersebut mampu mendorong lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan domestik China melalui pasar obligasi.

Selain memberikan perpanjangan insentif, pemerintah juga aktif melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi asing. Salah satunya adalah dengan mengurangi sektor-sektor usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi untuk investor asing.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

“China akan mengurangi daftar negatif untuk investasi asing dan memperluas pembukaan sektor jasanya, termasuk di bidang telekomunikasi dan perawatan kesehatan,” ujar Presiden China Xi Jinping dikutip dari news.cgtn.com.

Negeri Tirai Bambu ini juga berjanji untuk membuka lebih banyak zona demonstrasi untuk promosi kreatif perdagangan impor dan mengoptimalkan katalog impor ritel melalui e-commerce dengan negara lain.

Pemerintah juga berjanji untuk secara aktif bergabung dengan blok perdagangan. Keseriusan China dibuktikan dengan bergabungnya China dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) secara resmi pada September 2021. (vallen/rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja