KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Ekspor Mobil, Kemendag Bakal Pakai Jalur Diplomasi

Dian Kurniati | Jumat, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
Pacu Ekspor Mobil, Kemendag Bakal Pakai Jalur Diplomasi

Petugas berdiri di dekat deretan mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Terminal Kendaraan atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Kamis (11/2/2021). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil pada tahun 2021 sebanyak 750.000 unit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Usai mewacanakan pemberian insentif PPnBM mobil ditanggung pemerintah (DTP), pemerintah kini bakal mendorong volume penjualan kendaraan bermotor ke luar negeri melalui jalur diplomasi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mendukung pemulihan industri otomotif dengan cara meningkatkan penjualan produk otomotif ke luar negeri.

“Misal, ke Australia yang memiliki pasar mobil besar dan telah menjalin perjanjian dagang dengan Indonesia. "[Saya] memastikan kita punya trade relation untuk negara tujuan ekspor, terutama untuk mobil tersebut," katanya melalui konferensi video, Kamis (26/2/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Lutfi mengatakan pandemi telah memberikan pukulan berat terhadap industri otomotif. Pada situasi normal, penjualan mobil baru rata-rata mencapai 1 juta kendaraan per tahun. Namun tahun lalu, anjlok menjadi hanya sekitar 550.000 kendaraan .

Jika tidak ada stimulus seperti PPnBM DTP, ia menilai pabrik otomotif bisa tutup dan butuh waktu lebih lama untuk memulihkannya, padahal industri otomotif dan sektor usaha pendukungnya saat ini mempekerjakan lebih dari 1,5 juta tenaga kerja terampil.

Dalam mendorong ekspor kendaraan, lanjut Lutfi, Kementerian Perdagangan akan menggunakan jalur diplomasi, terutama ke Australia. Nanti, ia akan mendorong induk pabrik mobil yang berada di Jepang untuk memanfaatkan fasilitas kerja sama dagang antara Indonesia-Australia.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Secara statistik, ekspor produk otomotif Indonesia pada 2019 mencapai 310.000 unit dengan devisa US$8,2 miliar. Pada 2020, angka tersebut turun sekitar 20% menjadi hanya 250.000 unit dengan devisa US$6,6 miliar.

Lutfi menargetkan mobil asal RI bisa mengisi setidaknya 10% dari rata-rata penjualan mobil Australia sebesar 1,2 juta unit per tahun. "Kalau sekarang dapat 100.000, saya berekspektasi growth pertumbuhan otomotif akan tumbuh sedikitnya US$4 miliar," ujarnya.

Dia menambahkan pasar Australia akan menjadi awal perluasan pasar ekspor mobil Indonesia. Dia juga menargetkan mobil asal Indonesia tersebut bisa menembus pasar di negara-negara utara Afrika pada 2022.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sebagai tambahan, pemerintah berencana memberikan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor dalam mendorong daya beli masyarakat. Insentif tersebut hanya akn berlaku pada kendaraan dalam segmen kurang dari 1.500 cc, yaitu untuk kategori sedan dan mobil 4x2.

Insentif dijadwalkan mulai berlaku Maret hingga Desember 2021. Pembagiannya, PPnBM DTP sebesar 100% dari tarif (3 bulan pertama), PPnBM DTP sebesar 50% (3 bulan berikutnya), serta PPnBM DTP sebesar 25% (empat bulan berikutnya).

Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah memasukkan insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor itu dalam klaster insentif usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan pagu Rp2,99 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN