JERMAN

Otoritas Berupaya Ungkap 150 Kasus Penghindaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Mei 2019 | 16:54 WIB
Otoritas Berupaya Ungkap 150 Kasus Penghindaran Pajak

Ilustrasi. 

HESSE, DDTCNews – Pemerintah Jerman berupaya mengungkap 150 kasus penghindaran pajak yang diakibatkan kebocoran Panama Papers. Kasus-kasus tersebut merinci berbagai skema penghindaran pajak luar negeri.

Menteri Keuangan Negara Bagian Hesse Jerman Thomas Schaefer mengatakan dalam tinjauan para penyelidik, Panama Papers.merupakan kebocoran data terbesar yang pernah ditangani oleh otoritas pajak. Pengungkapan penghindaran pajak kali ini cukup melelahkan karena ada 49 juta data.

“Sejauh ini, kasus-kasus tersebut telah berhasil memulihkan penerimaan sebanyak EUR4,2 juta (Rp67,29 miliar) dalam bentuk pajak terutang,” katanya di Jerman seperti dikutip pada Selasa (7/5/2019).

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Panama Papers yang dirilis pada 2016 mencatat data yang berasal dari kantor firma hukum Panama Mossack Fonsea dan merinci jaringan rumit atas transaksi luar negeri oleh orang-orang kaya, politisi, hingga selebriti di dunia.

Ke depannya, otoritas berwenang akan mengurai data terlebih dulu untuk menemukan yang tepat dari berbagai kasus kejahatan dan memilah kasus yang merupakan praktik penghindaran pajak luar negeri.

Lebih dari setahun lalu, pemerintah setempat telah membentuk tim yang beranggotakan delapan orang untuk mengurai data tersebut. Namun, tim itu belum mampu menggali lebih dalam dari data yang tersedia, tim hanya mampu menyentuh permukaan kasus saja.

Baca Juga:
Praktik Moonlighting di Dunia Kerja, Kamu Termasuk?

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Armin Wolf menegaskan sejauh ini timnya telah mengevaluasi 290.000 dokumen yang melibatkan 1.500 perusahaan –1.400 di antaranya berada di Jerman– dan memberikan ulasan kepada otoritas berwenang di jerman muapun di luar negeri.

“Kami menyediakan layanan. Selanjutnya terserah penuntut dari otoritas berwenang untuk memutuskan tindak lanjutnya,” papar Wolf, seperti dilansir globaldomainsnews.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Rabu, 11 September 2024 | 16:30 WIB ISTILAH EKONOMI

Praktik Moonlighting di Dunia Kerja, Kamu Termasuk?

Rabu, 21 Agustus 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kepada DPR, Sri Mulyani Beberkan Strategi Tingkatkan Tax Ratio

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN