PAJAK ORANG KAYA

OECD: Mayoritas Ingin Orang Kaya Bayar Pajak Lebih Banyak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Maret 2019 | 15:40 WIB
OECD: Mayoritas Ingin Orang Kaya Bayar Pajak Lebih Banyak

Ilustrasi. (foto: OECD)

JAKARTA, DDTCNews – Mayoritas responden yang disurvei oleh Organisation for Economic Co-operation (OECD) menginginkan adanya pembayaran pajak lebih banyak dari orang kaya.

Dalam laporan Risks That Matter, OECD telah bertanya kepada sekitar 21.000 orang yang berusia antara 18 tahun hingga 70 tahun di 21 negara. Pertanyaan lebih mengarah pada keprihatinan responden dan langkah yang seharusnya dipikirkan pemerintah untuk menangani risiko sosial dan ekonomi.

Ketika masuk dalam pertanyaan terkait peningkatan pajak orang kaya, sekitar lebih dari dua pertiga atau rata-rata 67,8% responden percaya bahwa peningkatan pajak atas orang kaya menjadi salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah.

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

“Ini adalah seruan untuk para pembuat kebijakan,” tegas Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría, seperti dikutip pada Kamis (21/3/2019).

Dia mengatakan negara-negara OECD memiliki beberapa sistem perlindungan sosial paling maju di dunia. Rata-rata negara tersebut menghabiskan lebih dari seperlima produk domestik bruto (PDB) mereka untuk kebijakan sosial.

Laporan OECD menemukan setengah dari responden percaya bahwa mereka tidak menerima bagian yang adil dari tunjangan yang diberikan karena jumlah pajak dibayarkan. Sementara, dua pertiga responden berpikir orang lain mendapatkan lebih dari yang seharusnya mereka terima.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

“Terlalu banyak orang merasa bahwa mereka tidak dapat mengandalkan pemerintah sepenuhnya ketika membutuhkan bantuan,” imbuhnya.

Responden dari Portugal tercatat paling mendukung – sebanyak 79,7% – adanya kenaikan pajak untuk orang kaya. Selanjutnya, ada responden dari Yunani (79,4%), Jerman (77,2%), dan Slovenia (77%) yang menyatakan dukungan penggunaan instrumen pajak orang kaya.

Estonia tercatat memiliki responden yang paling tidak mendukung gagasan itu. Namun, masih lebih dari separuh – persisnya 52,3%– responden yang menyatakan dukungannya. Selanjutnya, sebanyak 54,5% responden di Polandia yang setuju dengan kenaikan pajak orang kaya.

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

“Amerika Serikat di bawah rata-rata, sebanyak 62,3% responden menjawab ya atau pasti ya,” kata Angel Gurría.

Adapun 21 negara masuk dalam survei tersebut adalah Austria, Belgia, Kanada, Chili, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Lithuania, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, dan Amerika Serikat.

Pada Desember tahun lalu, tarif pajak Inggris naik lebih cepat dari pada rata-rata negara-negara OECD. Rasio pajak terhadap PDB tercatat meningkat pada tingkat yang lebih cepat dari pada negara lain. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN