KINERJA PERINDUSTRIAN

Negara Maju Masih Kontraksi, PMI Manufaktur Indonesia Justru Ekspansi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Mei 2023 | 14:41 WIB
Negara Maju Masih Kontraksi, PMI Manufaktur Indonesia Justru Ekspansi

Pekerja menyelesaikan proses pembuatan pipa untuk migas di PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing yang bergerak dibidang jasa industri di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (13/4/2023). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Industri manufaktur nasional melanjutkan tren ekspansi. Hal ini tercermin dari skor Purchasing Managers Index (PMK) manufaktur Indonesia pada April 2023 yang berada di level 52,7, naik cukup signifikan dari posisi Maret di level 51,9.

Padahal di negara-negara maju, kinerja industri manufaktur masih mengalami kontraksi. Jerman misalnya, masih mencatatkan skor PMI di level 44. Kemudian, Inggris 46,6, Korea Selatan 48,1, dan Jepang 49,5.

"Perbaikan kondisi bisnis ditopang permintaan domestik yang terus menguat," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip pada Kamis (4/5/2023).

Baca Juga:
Analisis Industri dalam Tahapan Penerapan PKKU

PMI manufaktur Indonesia mampu bertahan di atas titik netral, yakni 50,0, selama 20 bulan berturut-turut. Kondisi ini dilihat sebagai tahap ekspansi yang menunjukkan positifnya kinerja industri manufaktur di Tanah Air.

Agus menyampaikan kondisi ekspansi pada PMI manufaktur Indonesia saat ini sudah sesuai dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada April 2023, yakni 51,38. Hal ini menunjukkan pelaku industri dan investor memiliki kepercayaan diri terhadap usaha yang dijalankannya.

Guna lebih memperkuat permintaan pasar domestik, Agus melanjutkan, Kemenperin berfokus mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), termasuk pada proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD.

Strategi kedua adalah ekonomi hijau. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan, termasuk dalam penerapan standar industri hijau. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Industri dalam Tahapan Penerapan PKKU

Rabu, 18 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada PPN DTP 1% untuk Terigu dan Gula Industri, Ternyata Ini Alasannya

Rabu, 18 Desember 2024 | 09:00 WIB PETA JALAN JASA INDUSTRI

Pemerintah Luncurkan Peta Jalan Jasa Industri 2025-2045, Apa Isinya?

Selasa, 17 Desember 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, 3 Insentif Ini Bakal Diberikan untuk Industri Padat Karya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan