KINERJA PERINDUSTRIAN

Negara Maju Masih Kontraksi, PMI Manufaktur Indonesia Justru Ekspansi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Mei 2023 | 14:41 WIB
Negara Maju Masih Kontraksi, PMI Manufaktur Indonesia Justru Ekspansi

Pekerja menyelesaikan proses pembuatan pipa untuk migas di PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing yang bergerak dibidang jasa industri di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (13/4/2023). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Industri manufaktur nasional melanjutkan tren ekspansi. Hal ini tercermin dari skor Purchasing Managers Index (PMK) manufaktur Indonesia pada April 2023 yang berada di level 52,7, naik cukup signifikan dari posisi Maret di level 51,9.

Padahal di negara-negara maju, kinerja industri manufaktur masih mengalami kontraksi. Jerman misalnya, masih mencatatkan skor PMI di level 44. Kemudian, Inggris 46,6, Korea Selatan 48,1, dan Jepang 49,5.

"Perbaikan kondisi bisnis ditopang permintaan domestik yang terus menguat," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip pada Kamis (4/5/2023).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

PMI manufaktur Indonesia mampu bertahan di atas titik netral, yakni 50,0, selama 20 bulan berturut-turut. Kondisi ini dilihat sebagai tahap ekspansi yang menunjukkan positifnya kinerja industri manufaktur di Tanah Air.

Agus menyampaikan kondisi ekspansi pada PMI manufaktur Indonesia saat ini sudah sesuai dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada April 2023, yakni 51,38. Hal ini menunjukkan pelaku industri dan investor memiliki kepercayaan diri terhadap usaha yang dijalankannya.

Guna lebih memperkuat permintaan pasar domestik, Agus melanjutkan, Kemenperin berfokus mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), termasuk pada proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD.

Strategi kedua adalah ekonomi hijau. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan, termasuk dalam penerapan standar industri hijau. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:00 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

Bangun Sentra Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Gandeng Pemda

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN