ZIMBABWE

Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Harare, DDTCNews – Zimbabwe mengaku kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipilnya, yang memakan porsi 97% dari anggaran tahunan pemerintah di tengah memburuknya perekonomian negara tersebut.

Menteri Keuangan Zimbabwe Patrick Chinamasa merevisi tingkat pertumbuhan dari proyeksi 2,7% menjadi 1,2%. Ia menyebut penurunan tersebut akibat kekeringan yang masih berlangsung, kelangkaan investasi dan krisis uang tunai yang berlangsung lama.

“Perekonomian sedang menghadapi gejolak besar, dan tantangan utama sedang mendera aktivitas ekonomi dan bisnis selama semester pertama tahun ini dibandingkan dengan yang diantisipasi dalam anggaran nasional 2016,” ujarnya saat Saat mempresentasikan anggaran jangka menengah di parlemen, seperti dikutip bbc.com, (8/9).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

"Perkiraan tersebut, yang didasarkan pada status quo, menunjuk pada situasi di mana proyeksi pendapatan tidak memenuhi biaya tenaga kerja, tidak menyisakan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan serta beberapa proyek besar."

Dia memperkirakan defisit anggaran akan melebihi US$1 juta jika pada akhir tahun jika tren saat ini terus berlanjut. Krisis perekonomian ini juga telah memicu aksi protes terhadap Pemerintahan Presiden Robert Mugabe.

Seperti dilaporkan bbc.com, Zimbabwe tengah dihantam gelombang pasang pembayaran utang. Bunga bank yang melambung tinggi dengan laju perekonomian yang melembam telah mengkibatkan banyak warga kehilangan rumah karena tidak sanggup lagi mencicilnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra