ZIMBABWE

Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
Negara Ini Kesulitan Membayar Gaji PNS

Harare, DDTCNews – Zimbabwe mengaku kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipilnya, yang memakan porsi 97% dari anggaran tahunan pemerintah di tengah memburuknya perekonomian negara tersebut.

Menteri Keuangan Zimbabwe Patrick Chinamasa merevisi tingkat pertumbuhan dari proyeksi 2,7% menjadi 1,2%. Ia menyebut penurunan tersebut akibat kekeringan yang masih berlangsung, kelangkaan investasi dan krisis uang tunai yang berlangsung lama.

“Perekonomian sedang menghadapi gejolak besar, dan tantangan utama sedang mendera aktivitas ekonomi dan bisnis selama semester pertama tahun ini dibandingkan dengan yang diantisipasi dalam anggaran nasional 2016,” ujarnya saat Saat mempresentasikan anggaran jangka menengah di parlemen, seperti dikutip bbc.com, (8/9).

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

"Perkiraan tersebut, yang didasarkan pada status quo, menunjuk pada situasi di mana proyeksi pendapatan tidak memenuhi biaya tenaga kerja, tidak menyisakan anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan serta beberapa proyek besar."

Dia memperkirakan defisit anggaran akan melebihi US$1 juta jika pada akhir tahun jika tren saat ini terus berlanjut. Krisis perekonomian ini juga telah memicu aksi protes terhadap Pemerintahan Presiden Robert Mugabe.

Seperti dilaporkan bbc.com, Zimbabwe tengah dihantam gelombang pasang pembayaran utang. Bunga bank yang melambung tinggi dengan laju perekonomian yang melembam telah mengkibatkan banyak warga kehilangan rumah karena tidak sanggup lagi mencicilnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Senin, 21 Oktober 2024 | 21:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN