Menuju Implementasi Konsensus Pajak Global, DJP Usulkan 2 Hal Ini

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan masukan terkait dengan implementasi konsensus global saat menghadiri Forum on Tax Administration (FTA).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan FTA Plenary Meeting digelar secara virtual dan melibatkan 47 yurisdiksi. Pada pertemuan itu berbagai isu perpajakan dibahas termasuk penerapan konsensus global.

"Sesi kedua pada hari pertama membahas mengenai tantangan administrasi perpajakan terkait penerapan OECD Inclusive Framework’s Two-Pillar Solutions to the Tax Challenges of Digitalisation," katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (29/12/2021).

Mekar menyampaikan lebih dari 130 negara atau yurisdiksi setuju untuk mendukung komitmen global dalam rangka pemajakan yang adil terhadap digitalisasi ekonomi. Dia mengungkapkan DJP sebagai perwakilan Indonesia mengusulkan beberapa aspek dalam mendukung implementasi konsensus global.

Usulan yang disampaikan antara lain perlunya meningkatkan kepastian dalam sistem perpajakan internasional. Oleh karena itu, opsi Amount A pada Pilar I perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi sengketa perpajakan yang rumit.

Kemudian kerangka hukum tambahan juga diperlukan untuk mendukung penerapan skema pertukaran data atau informasi. Hal tersebut penting dilakukan saat konsensus global melalui Pilar I dan Pilar II berlaku efektif.

"Pendekatan berdasarkan sistem dan panduan teknis pertukaran informasi penting selama proses tinjauan, tetapi hal ini membutuhkan persetujuan semua anggota Inclusive Framework," terangnya.

Selain itu, aspek lain yang menjadi topik pembahasan terkait dengan mitigasi risiko bidang perpajakan saat kegiatan ekonomi makin terdigitalisasi. Beberapa anggota delegasi menyatakan upaya membangun kepatuhan sukarela menjadi aspek krusial dalam implementasi administrasi perpajakan.

"Commissioner Jérôme Fournel dari Prancis menyajikan paparan mengenai pentingnya reputasi administrasi perpajakan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak," ujarnya. (sap)