PEMILU 2024

Menteri yang Maju Pilpres Harus Dapat Izin Cuti dari Jokowi

Muhamad Wildan | Rabu, 18 Oktober 2023 | 14:00 WIB
Menteri yang Maju Pilpres Harus Dapat Izin Cuti dari Jokowi

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD menyampaikan pidato saat acara pengumuman bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Mahfud MD secara resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri yang dicalonkan oleh partai politik sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tidak harus mengundurkan diri.

Agar bisa mengikuti pilpres sebagai capres atau cawapres, menteri cukup mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

"Ketentuan mengenai mekanisme penerbitan persetujuan dan izin cuti menteri dan/atau pejabat setingkat menteri dari presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) 19/2023, dikutip Rabu (18/10/2023).

Baca Juga:
Berkontribusi Lewat Pajak, Milenial dan Gen Z Perlu Ikut Awasi APBN

Surat persetujuan bagi menteri untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres harus disampaikan kepada KPU oleh partai politik pengusung sebagai dokumen persyaratan capres atau cawapres.

Terkait dengan izin cuti, menteri yang menjadi capres atau cawapres harus memperoleh izin cuti dari presiden saat pendaftaran capres dan cawapres, saat pemeriksaan kesehatan, dan saat pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres.

"Surat izin cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden," bunyi Pasal 16 ayat (4) PKPU 19/2023.

Baca Juga:
Pengawasan Perdagangan Kripto Resmi Beralih ke OJK, Ini Kata Mendag

Untuk kepala daerah yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, kepala daerah dengan jabatan dimaksud harus meminta izin dari presiden.

Pemberian izin oleh presiden harus menaati tata cara permintaan izin sesuai dengan PP yang mengatur tentang permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Surat permintaan izin oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota tersebut disampaikan ke KPU oleh partai pengusung sebagai dokumen persyaratan capres atau cawapres.

Untuk diketahui, saat ini sudah ada 2 menteri yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024 yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai capres dan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Selasa, 21 Januari 2025 | 20:00 WIB CORETAX DJP

Coretax Belum Terkoneksi dengan Seluruh Sistem Kementerian dan Bank

Minggu, 19 Januari 2025 | 09:00 WIB ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Berkontribusi Lewat Pajak, Milenial dan Gen Z Perlu Ikut Awasi APBN

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak