Menteri Pariwisata Tolak Rencana Pajak Wisatawan Asing

WELLINGTON, DDTCNews – Wacana pengenaan pajak kepada wisatawan luar negeri yang mengunjungi Selandia Baru nyatanya ditentang oleh Menteri Pariwisata Selandia Baru Paula Bennett.

Paula berpendapat jika kebijakan itu diterapkan, biaya wisata di negeri kiwi ini akan menjadi sangat mahal. Menurutnya, para wisatawan telah berkontribusi melalui pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN)/goods and services tax (GST) dalam jumlah yang besar untuk membeli barang dan jasa di Selandia Baru.

“Selandia Baru ini merupakan salah satu negara yang relatif mahal untuk dikunjungi, meskipun memiliki penawaran destinasi wisata yang menarik, namun pemerintah juga harus berhati-hati apabila ingin mengenakan pajak kepada wisatawan asing agar tidak menjadi kemahalan (rip-off),” tuturnya dalam wawancara dengan TVNZ, Minggu (2/4).

Pada bulan November 2016, Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan pemerintah akan memperkenalkan kerangka kerja untuk meningkatkan pajak terhadap wisatawan asing. Menurut Key, pajak baru tersebut akan digunakan untuk mendanai perbaikan infrastruktur dan untuk mengatasi melonjaknya angka pengunjung.

“Negara-negara lain telah banyak yang menerapkan kebijakan sejenis, yaitu dengan meningkatkan pajak atas kedatangan maupun keberangkatan para wisatawan asing. Tidak hanya itu, kenaikan pajak juga diterapkan dalam bentuk pajak barang dan jasa yang digunakan dalam akomodasi hotel atau jasa pariwisata,” tutur Key.

Berbeda dengan Menteri Pariwisata, seperti dilansir dalam radionz, Perdana Menteri Key justru memberikan dukungan agar rencana pajak bagi wisatawan asing dapat segera terlaksana.

Sementara, Green Party of Aotearoa Selandia Baru mengatakan bahwa wacana pengenaan pajak ini berguna untuk membantu pendanaan kegiatan konservasi lingkungan di negara ini. Dalam proposal yang diajukan, pajak akan dikenakan sekitar AU$14 hingga AU$18 atau sekitar Rp141 ribu hingga Rp182 ribu. (Amu)