Menkeu: Transparansi Perpajakan Global Dorong Reformasi Pajak Domestik

JAKARTA, DDTCNews - Agenda transparansi perpajakan yang didorong oleh Global Forum turut membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi pajak pada level domestik.

Berbagai inisiatif transparansi perpajakan di level internasional tersebut mendorong lahirnya Perppu 1/2017 yang menjadi landasan hukum pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI.

"Inisiatif transparansi perpajakan yang diusung Global Forum telah menciptakan tonggak penting dalam sejarah kebijakan perpajakan Indonesia. Indonesia akhirnya bisa mengakhiri kerahasian bank untuk kepentingan perpajakan sejak 2017," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Global Forum, Rabu (17/11/2021).

Dengan adanya komitmen global untuk mendorong transparansi, maka reformasi domestik dapat lebih mudah didorong dan mendapatkan dukungan politik.

AEOI dan pertukaran informasi berdasarkan permintaan (exchange of information on request) telah memberikan dukungan besar terhadap pegawai Ditjen Pajak (DJP) dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi dan mengoptimalkan penerimaan negara.

"AEOI telah memberikan deterrent effect terhadap praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia. Hal ini berperan penting terhadap kepatuhan pajak di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Sebagai presidensi G20 pada 2022, Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan terus mendukung dan mendorong inisiatif transparansi perpajakan. Pertukaran informasi harus terus disempurnakan untuk menekan potensi pengelakan pajak dan aliran modal gelap (illicit financial flow).

Transparansi memiliki peran penting dalam mendukung mobilisasi penerimaan domestik di tengah perekonomian yang berangsur-angsur mengalami pemulihan.

Sri Mulyani mengatakan praktik penghindaran pajak perlu diwaspadai terutama di tengah tingginya harga komoditas dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya baru saja bicara dengan Menteri ESDM dan kami mendiskusikan tingginya aktivitas ilegal akibat kenaikan harga komoditas. Tingginya harga secara global memberikan insentif terhadap aktivitas ilegal," ujar Sri Mulyani. (sap)