Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
JAKARTA, DDTCNews – Di sela-sela pertemuan khusus dengan The Financial Action Task Force (FATF) pekan lalu di Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tax amnesty tidak digunakan untuk memfasilitasi uang dari kejahatan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme. Berita ini menghiasi laman utama media nasional pagi ini, Kamis (13/10).
Dia meminta kepada FATF agar Indonesia dikeluarkan dari daftar blacklist. Pasalnya, Indonesia telah masuk dalam daftar hitam FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategis dalam rezim pendanaan terorisme.
Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah telah menaati segala asas dan prosedur yang diminta FATF dalam menjalankan program tax amnesty.
Langkah pemerintah mengetuk pintu FATF cukup taktis karena dengan demikian kebijakan tax amnesty yang masih berjalan hingga Maret 2017 akan mendapat label legal dari dunia internasional.
Kabar lainnya, masuknya uang tebusan tax amnesty pada periode I yang mencapai Rp92 triliun telah menurunkan defisit APBNP 2016. Berikut ringkasan beritanya:
Menurut Kementerian Keuangan realisasi defisit anggaran hingga 30 September 2016 mencapai Rp224,3 triliun atau 1,79% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu mengalami perbaikan dibandingka dengan defisit sampai 30 Juni 2016 sebesar Rp230,7 triliun atau 1,83% dari PDB. Bahkan jika dibandingkan dengan awal Agustus 2016 yang realisasi defisitnya Rp262,5 triliun, ada penurunan cukup banyak. Meski ada penambahan penerimaan negara, Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan masih perlu dijaga dan ditingkatkan karena hingga 30 September 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp869,1 triliun.
Wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa menyampaikan kelengkapan adminitrasi hingga 60 hari sejak diterbitkannya surat permintaan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Hantriono Joko Susilo mengatakan fasilitas itu memang diberikan untuk memudahkan UMKM. Namun, jika sudah lengkap dari awal akan lebih cepat proses penerbitan surat keterangan tax amnesty. Wajib pajak didorong untuk tidak melakukan deklarasi pada akhir periode.
Selama 3 bulan pertama pelaksanaan tax amnesty, PT Bank BNI telah berhasil menghimpun dana tebusan sebesar Rp7,6 triliun yang berasal dari 61.000 transaksi. Uang itu telah disetorkan pada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara dana repatriasi yang dikelola mencapai Rp780,6 miliar. BNI menawarkan beberapa produk untuk menampung dana repatriasi di antaranya treasury dan wealth management.
Pemerintah akan memperkuat desentralisasi fiskal guna memacu pertumbuhan produk domestik bruto pada tahun depan di tengah situasi perekonomian global yang masih melemah. Pemerintah pusat sendiri sudah memperbesar anggaran yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Namun, masih ada kendala pada kapasitas daerah untuk bisa membelanjakan anggaran secara akuntabel dan efektif. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki kualitas institusi daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membuat lembaga perpajakan yang kredibel sesuai konteks sejarah dan kebutuhan. Dia memastikan nantinya badan perpajakan itu tak akan meniru lembaga perpajakan dari negara manapun. Meski mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS), Sri Mulyani mengatakan AS hanya mendorong institusi yang ideal dan tidak memaksakan untuk membuat lembaga yang sama persis dengan yang dimiliki AS. Berdasarkan RUU KUP, lembaga pajak yang dibentuk itu akan menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab pada Presiden.
Sepanjang tahun 2016, Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan penindakan terhadap 1.350 kasus hasil tembakau ilegal, termasuk yang berasal dari impor. Jumlah itu paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2015, jumlah penindakan mencapai 1.232 kasus. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, pengawasan itu sejalan dengan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang telah diumumkan akhir bulan lalu.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan langkah penghematan anggaran sebesar Rp20,8 triliun dalam RAPBN 2017 ditempuh agar nantinya tidak ada pemangkasan anggaran di tengah jalan. Menurutnya, penghematan bukan berasal dari anggaran belanja modal yang digunakan untuk pembangunan melainkan dari pos belanja operasi yang memang masih bisa diambil. Hingga saat ini rencana penghematan itu belum disetujui Badan Anggaran DPR.
Pemerintah kembali melobi Standard & poor’s (S&P) Rating Services untuk menaikkan kredit rating Indonesia ke level investment grade. Pertemuan dengan S&P penting untuk melaporkan perkembangan terkini kebijakan Indonesia. Sri Mulyani mengatakan S&P bisa meningkatkan rating Indonesia dengan beberapa catatan, salah satunya perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan terukur atau predictable. Caranya, dengan perbaikan struktur anggaran yang lebih sehat sehingga bisa membantu ketahanan perekonomian Indonesia atas pengaruh ekstern.
Selama hampir dua pekan masa penawaran, obligasi negara ritel seri ORI13 telah membukukan pesanan sebesar Rp14,1 triliun atau 70,5% dari total target penerbitan Rp20 triliun. Jumlah itu diprediksi akan melesat di akhir masa penawaran seiring pengalihan investasi dari ORI seri lama yang jatuh tempo. Ramainya pesanan itu telah mendatangkan keuntungan tersendiri terhadap beberapa agen penjual. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
