Menkeu Siap Dukung Proposal Pajak Minimum Global

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak siap mendukung terciptanya kesepakatan baru terkait dengan pajak internasional.

Dia mengatakan Inggris dalam posisi setuju dengan adanya kebijakan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional, terutama yang bergerak di sektor teknologi digital. Dukungan tersebut disampaikan saat pertemuan virtual para Menkeu negara G7 pada pekan lalu.

"Penting bagi kami untuk memberlakukan pajak yang adil pada perusahaan teknologi. Kita perlu membuat kesepakatan. Jadi, saya mendesak Amerika Serikat (AS) dan semua negara G7 untuk bergabung dan mengadakan pembicaraan minggu depan dan seterusnya," katanya, dikutip pada Senin (31/5/2021).

Sunak menuturkan tingginya harapan pemerintah agar agenda pajak internasional dapat dikunci saat pertemuan langsung menkeu negara G7 di Inggris pada minggu ini. Dia menuturkan proposal AS mengenai pajak minimum global bukanlah jawaban akhir atas tantangan dari entitas bisnis digital.

Menurutnya, proposal AS belum memadai jika berhadapan dengan kasus perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon (GAFA). Dia menyampaikan pajak atas GAFA telah menjadi sumber ketidaksepakatan yang berulang antara AS dan blok Eropa.

Perdebatan tersebut kemudian berimplikasi pada hubungan diplomatik dan ekonomi dengan terjadinya ketegangan perdagangan antara AS dan Prancis. Sunak memastikan Inggris Raya akan membela prinsip perpajakan bahwa perusahaan harus membayar di lokasi nilai tambah dihasilkan dan bukan tempat perusahaan terdaftar.

"Posisi kami dalam hal pembayaran pajak dalam perjanjian apapun wajib memastikan bahwa perusahaan digital membayar pajak di Inggris yang mencerminkan aktivitas ekonomi mereka," ungkap Sunak.

Seperti dilansir swordstoday.ie, perdebatan tentang pajak minimum global akan berkutat pada tingkat tarif ideal yang diprediksi sekitar 15%. Sementara itu, proposal AS tersebut sudah mendapatkan sinyal dukungan dari Belanda dan Luksemburg yang selama ini dikenal sebagai yurisdiksi dengan tarif pajak kompetitif. (kaw)