Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tahun 2022 menjadi periode penting bagi instansi yang dipimpinnya. Alasannya, 2022 merupakan tahun terakhir defisit APBN berada di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan semua jajaran Kemenkeu memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara. Termasuk mengenai defisit yang melebar akibat pandemi Covid-19, lanjutnya, setiap pegawai Kemenkeu juga bertanggung jawab menjalankan amanat UU 2/2020.

"Saya berharap semua jajaran Kementerian Keuangan menyadari tugas kita masih sangat-sangat banyak dan berat, dan tidak ada rasa terlalu nyaman di dalam setiap posisi dan jabatan Anda," katanya usai pelantikan pejabat Kemenkeu, Selasa (28/9/2021).

Sri Mulyani mengatakan APBN telah menjadi instrumen yang mampu terus mengawal penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, serta melindungi masyarakat dan dunia usaha. Namun di sisi lain, pengelolaan APBN juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 2/2020 yang hanya memberikan ruang pelebaran defisit hanya 3 tahun.

Sri Mulyani juga menyinggung bahwa pada Selasa (28/9/2021) kemarin pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati RUU APBN 2022 dengan defisit 4,85% PDB sebelum kembali ke bawah 3% pada 2023. Dia kemudian meminta jajarannya bekerja dengan baik agar konsolidasi fiskal berjalan seperti yang diharapkan.

Selain soal defisit, dia juga menyebut 2022 menjadi tahun penting karena Indonesia menjadi presidensi pertemuan G20. Melalui presidensi, negara-negara anggota G20 akan menyoroti Indonesia dari berbagai sisi seperti penanganan krisis kesehatan, pengelolaan keuangan negara, serta perlindungan yang diberikan untuk sosial dan ekonomi masyarakat.

"Kita harus mampu tidak hanya sekadar menunjukkan kemampuan Indonesia mengatasi tantangan global, namun yang lebih penting lagi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita sendiri bahwa pemerintah bekerja sangat serius dan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sementara khusus pejabat yang hari ini dilantik, Sri Mulyani juga memberikan sejumlah pesan. Kepada Syurkani sebagai Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dia meminta agar ilmu dan pengalamannya selama bertugas di Asian Development Bank (ADB) dapat diterapkan di Kemenkeu.

Menurutnya, Indonesia harus dapat menunjukkan kemampuannya mengelola setiap pinjaman dengan baik karena menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Pasalnya, Indonesia memiliki lingkungan politik dan persepsi masyarakat mengenai pinjaman yang masih perlu diedukasi.

Pada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Sri Mulyani meminta agar bekerja memperkuat sistem informasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, sistem informasi menjadi infrastruktur dasar bagi Kemenkeu agar dapat bekerja pada saat ini dan masa datang.

Adapun kepada Gatot Sugeng Wibowo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Papua serta Nikodemus Sigit Rahardjo sebagai Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sri Mulyani menyampaikan pesan khusus agar mendukung penguatan ekonomi di Papua. Setelah UU Otonomi Khusus Papua disahkan, Kemenkeu harus ikut berperan dalam memastikan kekhususan itu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tentu dalam hal ini mendukung agar mereka mampu meningkatkan nilai tambah dari bumi Papua, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi, baik industri maupun dari kegiatan lainnya untuk ekspor maupun perekonomian nasional," imbuhnya. (sap)