PELANTIKAN PEJABAT

Menkeu Lantik 39 Pejabat Eselon II & 2 Pejabat LMAN

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 Maret 2017 | 17:29 WIB
Menkeu Lantik 39 Pejabat Eselon II & 2 Pejabat LMAN Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 39 Pejabat Eselon II dan 2 Pejabat LMAN pada Jumat (3/3). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 39 pejabat Eselon II dan 2 pejabat Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan karena adanya promosi dan mutasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada seluruh pejabat terlantik untuk bisa mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan pribadi, terutama menciptakan tubuh Ditjen Pajak yang bersih dan bebas dari hal korupsi.

“Sumpahnya tadi, meletakkan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ini titipan saya untuk seluruh jajaran Ditjen Pajak yang hari ini ada yang rotasi dan promosi, sebagian besar posisi baru ini kita akan lihat lagi bagaimana menjalankan reformasi perpajakan sekaligus memenuhi kebutuhan penerimaan negara,” ujarnya dalam pelantikan pejabat Eselon II Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (3/3).

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Ia mengakui saat ini Ditjen Pajak dipandang kurang baik oleh masyarakat, bahkan citranya semakin buruk pada saat ada pejabatnya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maka dari itu melalui pelantikan ini, Sri Mulyani meminta seluruh jajaran Ditjen Pajak mampu membangun kembali reputasi tersebut. Sekaligus melaksanakan tugas konstitusi untuk mengumpulkan pajak supaya tidak dipandang suatu kegiatan yang mengganggu atau dianggap sebagai suatu ancaman bagi wajib pajak.

“Ini kombinasi yang tidak mudah untuk menjalankan tugas konstitusi yang berat dan penting. Namun disisi lain harus mengedepankan wajah institusi yang kredibel proporsional dan memiliki integritas,” katanya.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Pelantikan pejabat Eselon II ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, serta Direktur dan Kepala Divisi LMAN Kemenkeu.

Pelantikan para pejabat ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/KMK.01/UP.11/2017 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pelantikan pejabat LMAN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/KMK.01/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara.

Berikut adalah daftar pejabat eselon II yang dilantik hari ini:

Baca Juga:
Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

I. Direktorat Jenderal Pajak

  1. Direktur Keberatan dan Banding Teguh Budiharto
  2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Lusiani
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Ahmad Djamhari
  4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Tri Wibowo
  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Aim Nursalim
  6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Erna Sulistyowati
  7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Irawan
  8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Rida Handanu
  9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Neilmaldrin
  10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesiu Selatan, Barat dan Tenggara Eka Sila Kusna Jaya
  11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Maluku Wansepta Nirwana
  12. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Eddi Wahyudi
  13. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan Edward Hamongan Sianipar
  14. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Lindawaty

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  1. Direktur Pelaksana Anggaran Didyk Choiroel
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Ade Rohman
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Heru Pudyo Nugroho
  4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tiarta Sebayang
  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo
  6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Rinardi
  7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung Supendi
  8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Niken Pudyastuti
  9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Sahat M T Panggabean
  10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Midden Sihombing
  11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Marni Misnur
  12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Saiful Islam
  13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Ririn Kadariyah
  14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Muhdi
  15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan
  1. Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Arik Hariyono
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh Kurniawan Nizar
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Thaufik
  4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Ekka Sri Sukadana
  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Etto Sunaryanto
  6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara Surya Hadi
  7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Ngakan Putu Tagel
  8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Anugrah Komara
  9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat dan Maluku Aloysius Yanis Dhaniarto

IV. Inspektorat Jenderal

  1. Inspektur V Raden Patrick Wahyudwisaksono

V. Lembaga Manajemen Aset Negara

  1. Direktur Rahayu Puspasari
  2. Kepala Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi Anton Listyanto

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Januari 2020 | 13:37 WIB

Maaf tolong dihapus.

18 Januari 2020 | 10:31 WIB

Terima kasih.

18 Januari 2020 | 02:05 WIB

Semoga sukses selalu.

18 Januari 2020 | 01:56 WIB

Luar biasa.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Faktur Pajak Approved Tapi Tidak Muncul di Coretax, Harus Bagaimana?

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global