JERMAN

Menkeu Dukung Pengenaan Pajak atas Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Agustus 2019 | 17:37 WIB
Menkeu Dukung Pengenaan Pajak atas Kekayaan

Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

FRANKFURT, DDTCNews – Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mendukung rencana pajak atas kekayaan (wealth tax) yang rencananya akan diperkenalkan oleh Sosial Demokrats (SPD).

Akan ada pembahasan mengenai rencana untuk memperkenalkan kembali pajak atas kekayaan yang telah dikembangkan dalam kelompok kerja yang dipimpin oleh Thorsten Schaefer-Guembel. Dia menjadi Kepala SPD di Negara Bagian Hesse.

“Saya telah bekerja erat dengan kelompok kerja SPD dan saya mendukung hasilnya untuk mengikuti model Swiss,” ujar Scholz yang juga mencalonkan diri sebagai pemimpin SPD ini.

Baca Juga:
Negara Maju Ini Siapkan Insentif Pajak Khusus untuk Sektor Pertanian

Swiss merupakan salah satu dari sejumlah kecil negara maju yang masih mengenakan pajak kekayaan. Pajak tersebut dibebankan pada uang tunai, surat berharga, real estate, mobil, dan karya seni seni. Rencana pengenaan pajak atas kekayaan diproyeksi bakal menambah pendapatan nasional hingga 10 miliar euro (sekitar Rp158,4 triliun).

Andreas Jung, wakil ketua bangku konservatif di Parlemen mengatakan Kanselir Angela Markel, konservaitif Christian Democratic Union (CDU) menentang langkah tersebut. Komentar Scholz datang tidak lama setelah pemerintah setuju untuk membebaskan sebagian besar pembayar pajak dari pajak solidaritas.

Pengurangan pajak solidaritas tersebut ditujukan untuk membantu warga dengan pendapatan kecil dan menengah. Namun, selain membebaskan 90% wajib pajak menengah ke bawah, pemerintah juga memberikan pengurangan terhadap 6,5% wajib pajak kaya.

Baca Juga:
Anies Bakal Kenakan Wealth Tax terhadap 100 Orang Terkaya Indonesia

Pemerintahan Merkel tidak mengeluarkan utang baru sejak 2014. Hal ini karena siklus pertumbuhan yang luar biasa panjang, tingkat serapan pekerjaan yang tinggi, pendapatan pajak yang kuat, dan suku bunga rendah.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengabaikan kebijakan anggaran berimbang yang sudah lama dihargai untuk membantu membiayai program perlindungan iklim yang mahal dengan utang baru. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak