KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mendagri Ungkap Ada 9 Panduan Daerah dalam Tangani Inflasi, Apa Saja?

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Februari 2023 | 16:30 WIB
Mendagri Ungkap Ada 9 Panduan Daerah dalam Tangani Inflasi, Apa Saja?

Petugas melayani warga yang hendak membeli beras murah seharga Rp45.000 per kemasan 5 kilogram saat pasar murah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (9/2/2023). Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Bazar Pasar Murah sebagai upaya mengendalikan inflasi di daerah serta membantu warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan tingkat inflasi sepanjang 2023 bisa bertengger di rentang 2% hingga 4%. Kepala daerah pun diminta untuk turun tangan mengendalikan risiko lonjakan inflasi pada tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan strategi pengendalian laju inflasi di level daerah akan disusun seperti penanganan pandemi Covid-19. Hal ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tito.

"Pak Presiden Jokowi [bilang] bikin [sistem pengendalian] inflasi seperti kita menangani Covid-19," kata Tito dalam siniar di kanal media sosial Sekretariat Kabinet, dikutip pada Senin (27/2/2023).

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Tito mengungkapkan ada 9 langkah atau panduan bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam. Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

Keenam, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Baca Juga:
Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Kedelapan, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Terakhir, memberikan bantuan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Saya membentuk tim dipimpin oleh Irjen, dibantu oleh beberapa dirjen. Saya buat piket khusus, anak-anak IPDN yang baru-baru itu, pinter-pinter dan kuat dia, piket 24 jam, ada 50 orang. Tiap hari ngecek kan ada 9 langkah yang saya buat waktu itu,” ujarnya.

Data yang diperoleh dari hasil pantauan tersebut, lanjut Tito, akan dibeberkan dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kemendagri setiap minggunya. Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran pemerintah di daerah.

Baca Juga:
BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

"Itu kita ekspos. Saya buat iklim kompetitif. Kita tampilkan data 10 daerah [dengan inflasi] tertinggi, 10 daerah [dengan inflasi] terendah," ucapnya.

Daerah-daerah dengan inflasi tertinggi, lanjut Mendagri, akan diminta menjelaskan kendala yang dihadapi, sedangkan daerah-daerah yang berhasil mengendalikan laju inflasinya akan diminta untuk berbagi upaya yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:00 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:30 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pertamina Diminta Tak Jual BBM Subsidi ke Penunggak Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN