Mendagri Ingatkan Pemda Soal Pajak, Begini Permintaannya

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah serius menjaga laju inflasi di wilayahnya karena akan berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Tito mengatakan pengendalian inflasi bukan hanya agar harga tetap rendah, melainkan juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas para produsen tetap baik.

Dia menyebut ada korelasi antara melemahnya menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas tersebut dengan penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah.

"Kalau [daya beli] terlalu anjlok, produksi akan berkurang. Kalau produksi berkurang, pajak dan lain-lain akan tertekan, terkontraksi," katanya Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Tito mengatakan pandemi Covid-19 telah mengubah penawaran dan permintaan masyarakat. Pandemi melemahkan daya beli masyarakat, hingga akhirnya turut menekan sisi produksi. Lemahnya daya beli ini ditandai dengan inflasi yang terlalu rendah atau deflasi seperti 3 bulan terakhir ini.

Menurutnya, situasi pandemi juga mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi hanya kebutuhan primer, bahkan spesifik pada pangan. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier seperti pakaian, kendaraan, properti, dan hiburan mengalami tekanan paling berat.

Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, bantuan langsung tunai dana desa, karta prakerja, subsidi gaji, hingga bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Dia berharap berbagai stimulus tersebut akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan dari sisi penawaran atau produksi.

Mantan Kapolri ini menambahkan upaya pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda. Oleh karena itu, dia meminta pemda ikut mempercepat belanjanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Tito juga membolehkan kepala daerah membuat inovasi agar serapan APBD-nya lebih tinggi. Hingga September 2020, tercatat belanja pemda baru 43%, atau 13,3 triliun dari pagu Rp30,4 triliun.

"Tiap-tiap kepala daerah diuji untuk menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Untuk itulah, jaga pendapatan dan belanja agar tidak jauh dari target APBD masing-masing," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mencatat indeks harga konsumen pada September 2020 kembali mengalami deflasi -0,05%. Deflasi itu merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak Juli 2020. Pada Juli 2020 terjadi deflasi 0,10%, sedangkan Agustus terjadi deflasi 0,05%.

Sementara itu, inflasi inti pada September 2020 tercatat sebesar 0,13%, terendah sejak BPS dan Bank Indonesia menghitung inflasi inti pada 2004. BPS menilai rendahnya inflasi inti menunjukkan daya beli masyarakat masih sangat lemah. (Bsi)