Menang Arbitrase, Negara Kantongi Hampir Rp50 Miliar

JAKARTA, DDTCNews – Sengketa antara pemerintah Indonesia dengan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) di pengadilan arbitrase Belanda berakhir dengan kemenangan pemerintah. Hasilnya, negara mengantongi pengembalian biaya perkara hampir Rp50 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan apresiasinya terkait capaian tersebut. Bukan hanya terhindar dari sanksi, kemenangan tersebut mengompensasi semua pengeluaran pemerintah untuk kasus tersebut.

“Gugatan IMFA yang sebesar US$469 juta itu awalnya malah lebih besar yakni US$581,1 juta atau Rp8,2 triliun dan ternyata kita menang dalam arbitrase. Selain itu putusan juga mengganti semua biaya yang kita keluarkan sebesar US$2,9 juta plus £361.247 itu Rp42 miliar, plus Rp6,7 miliar itu hampir Rp50 miliar,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung, Senin (1/4/2019).

Awal kasus sengketa ini berawal dari tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Sumber Rahayu Indah yang dikendalikan IMFA. Tumpang tindih lahan pertambangan terjadi perbatasan antara wilayah di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tidak tanggung-tanggung, 7 entitas bisnis dinyatakan berhak atas pengelolaan lahan untuk pertambangan. Tumpang tindih perizinan tersebut kemudian berakhir sengkata dengan gugatan IMFA kepada pemerintah Indonesia pada 24 Juli 2015.

Majelis Arbiter, dalam putusannya pada Agustus 2018, akhirnya menerima bantahan pemerintah RI mengenai temporal objection. Pokok bantahan tersebut menyatakan permasalahan tumpang tindih maupun permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia.

Oleh karena itu, jika IMFA melakukan due diligence dengan benar maka permasalahan dimaksud akan diketahui oleh IMFA. Dengan demikian, pemerintah Indonesia sebagai negara tuan rumah, tidak dapat disalahkan atas kelalaian investor itu sendiri.

“Saya sangat senang jelaskan melalui koordinasi yang erat antar kementerian/lembaga, bahkan hingga melibatkan Wapres ikut aktif jaga kepentingan keuangan negara,” imbuhnya. (kaw)