Mekanisme Baru Pemotongan Pajak Rokok

JAKARTA, DDTCNews – Kabar mengenai mekanisme baru pemotongan pajak rokok mewarnai media nasional pagi ini, Senin (8/10). Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Pemerintah menjamin tidak akan asal memotong pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional (JKN). Pasanya, sebelum dipotong, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.

Kabar lainnya mengenai rencana penurunan tarif PPh imbal hasil obligasi yang terus dimatangkan. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pendalaman pasar dalam rangka stabilisasi pasar keuangan yang kerap terhempas saat menghadapi volatilitas global.

Berikut ulasan berita selengkapnya:

• Pajak Rokok Dipotong 37,5%

Mekanisme pemotongan ditentukan dalam tiga aspek. Pertama, bagi daerah yang memiliki anggaran kontribusi JKN sebesar 37,5% tidak akan dilakukan pemotongan. Kedua, jika kurang dari 37,5% maka pemotongan dilakukan atas selisih dari 37,5%. Ketiga, pemerintah akan memotong 37,5% jika pemerintah daerah sama sekali tidak menganggarkan kontribusi untuk JKN dalam APBD.

• Penurunan Tarif PPh Imbal Hasil Obligasi Dimatangkan

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi apakah skema pengenaan pajak imbal hasil obligasi tersebut sudah optimal, termasuk melakukan benchmarking dengan negara-negara lain. Apalagi saat ini perlaukan imbal hasil bunga obligasi sangat bervariasi.

• PPh Obligasi Pemerintah Dikaji Ulang

Khusus untuk obligasi pemerintah, otoritas fiskal juga sedang mengkaji efektivitas pengenaan PPh-nya. Pemerintah menduga pengenaan pajak tersebut selama in hanya meninggikan kupon bunga obligasi yang artinya beban pemerintah masih tetap tinggi meski mendapatkan PPh imbal hasil obligasi.

• Tarif PPnBM Sedan Diusulkan Dipangkas

Kementerian Perindustrian ingin insentif fiskal berupa penurunan hingga penghapusan PPnBM untuk mobil sedan dan kendaraan listrik. Kemenperin mengusulkan agar perhitungan tarif PPnBM tidak lagi berdasarkan tipe kendaraan, ukuran mesin, dan peranti penggerak, melainkan berdasarkan hasil uji emisi karbondioksida dan volume silinder. Tarif yang diusulkan 0%-50%. Semakin rendah emisi dan volume mesinnya, pajak yang dibayarkan semakin murah.

• IMF: Masih Ada Peluang

IMF menyatakan peluang untuk menjaga momentum ekspansi pertumbuhan ekonoi global masih terbuka. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan negara-negara perlu mengurangi risiko keuangan dan fiskal dengan memperkuat ketahanan sektor keuangan dan membangun kembali ruang kebijakan. (Amu)