KOTA CIMAHI

Masyarakat Diajak Makan di Restoran yang Sudah Jadi Wajib Pajak Daerah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Juni 2021 | 11:22 WIB
Masyarakat Diajak Makan di Restoran yang Sudah Jadi Wajib Pajak Daerah

Ilustrasi. 

CIMAHI, DDTCNews – Pemkot Cimahi, Jawa Barat mengajak masyarakat agar memilih tempat kuliner yang sudah menjadi wajib pajak daerah.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi Tata Wikanta mengatakan pemerintah telah menetapkan wajib pajak daerah pemilik restoran yang menyetorkan pajak ke kas daerah. Dia mengajak masyarakat agar memilih restoran yang sudah memungut pajak sebagai pilihan pertama.

"Jadi disarankan masyarakat itu makan di resto yang ada banner-nya [bahwa] resto itu sudah jadi wajib pajak daerah," katanya, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Baca Juga:
Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ahmad Saefulloh mengatakan realisasi penerimaan pajak restoran sampai 31 Mei 2021 mencapai Rp6,2 miliar. Setoran pajak restoran tersebut sudah memenuhi 48,8% dari target 2021 senilai Rp13,9 miliar.

Ahmad menyatakan Bapenda optimistis target tahun ini bisa tercapai dan mampu mengulangi capaian tahun lalu. Pada 2020, realisasi pajak restoran di Kota Cimahi senilai Rp13,8 miliar atau setara dengan 113,37% dari target Rp12,2 miliar.

“Kami optimistis target itu bisa tercapai," ungkapnya.

Baca Juga:
Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Ahmad menambahkan pemkot melakukan sinergi dengan pemilik restoran agar tertib dan patuh dalam penyetoran pajak restoran. Salah satu yang dilakukan adalah pemasangan spanduk di lokasi usaha yang menerangkan pemilik bisnis sudah memungut pajak restoran.

Selain itu, Pemkot Cimahi juga memasang alat perekam transaksi atau tapping box. Alat tersebut berfungsi sebagai sarana pengawasan pajak daerah berbasis elektronik. Dia menyampaikan pada saat ini, syarat restoran bisa memungut pajak adalah saat omzet usaha sudah lebih dari Rp10 juta per bulan.

"Untuk pengawasannya karena transaksi ini bisa di-monitoring langsung oleh Bapenda, kita bisa melihat apakah wajib pajak tersebut tepat jumlah atau tidak saat membayar pajak. Ketika diketahui tidak tepat jumlah sesuai dengan yang di Bapenda, kita bisa melakukan pemeriksaan. Itu kan salah satu fungsi pengawasannya dari situ," jelasnya, seperti dilansir jabarekspres.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Juni 2021 | 21:56 WIB

langkah yang benar nih keren!

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 19:30 WIB PMK 13/2025

Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:30 WIB CORETAX DJP

Akun WP Badan Tak Bisa Terbitkan Bupot, Harus Lewat PIC Coretax

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:00 WIB PMK 11/2025

PMK Omnibus Terbit, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Tetap 2,2%

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:07 WIB FOUNDER DDTC DANNY SEPTRIADI

‘Praktik Terbaik dalam Restitusi PPN adalah Immediate Refund System’