KOTA CIMAHI

Masyarakat Diajak Makan di Restoran yang Sudah Jadi Wajib Pajak Daerah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Juni 2021 | 11:22 WIB
Masyarakat Diajak Makan di Restoran yang Sudah Jadi Wajib Pajak Daerah

Ilustrasi. 

CIMAHI, DDTCNews – Pemkot Cimahi, Jawa Barat mengajak masyarakat agar memilih tempat kuliner yang sudah menjadi wajib pajak daerah.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi Tata Wikanta mengatakan pemerintah telah menetapkan wajib pajak daerah pemilik restoran yang menyetorkan pajak ke kas daerah. Dia mengajak masyarakat agar memilih restoran yang sudah memungut pajak sebagai pilihan pertama.

"Jadi disarankan masyarakat itu makan di resto yang ada banner-nya [bahwa] resto itu sudah jadi wajib pajak daerah," katanya, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ahmad Saefulloh mengatakan realisasi penerimaan pajak restoran sampai 31 Mei 2021 mencapai Rp6,2 miliar. Setoran pajak restoran tersebut sudah memenuhi 48,8% dari target 2021 senilai Rp13,9 miliar.

Ahmad menyatakan Bapenda optimistis target tahun ini bisa tercapai dan mampu mengulangi capaian tahun lalu. Pada 2020, realisasi pajak restoran di Kota Cimahi senilai Rp13,8 miliar atau setara dengan 113,37% dari target Rp12,2 miliar.

“Kami optimistis target itu bisa tercapai," ungkapnya.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Ahmad menambahkan pemkot melakukan sinergi dengan pemilik restoran agar tertib dan patuh dalam penyetoran pajak restoran. Salah satu yang dilakukan adalah pemasangan spanduk di lokasi usaha yang menerangkan pemilik bisnis sudah memungut pajak restoran.

Selain itu, Pemkot Cimahi juga memasang alat perekam transaksi atau tapping box. Alat tersebut berfungsi sebagai sarana pengawasan pajak daerah berbasis elektronik. Dia menyampaikan pada saat ini, syarat restoran bisa memungut pajak adalah saat omzet usaha sudah lebih dari Rp10 juta per bulan.

"Untuk pengawasannya karena transaksi ini bisa di-monitoring langsung oleh Bapenda, kita bisa melihat apakah wajib pajak tersebut tepat jumlah atau tidak saat membayar pajak. Ketika diketahui tidak tepat jumlah sesuai dengan yang di Bapenda, kita bisa melakukan pemeriksaan. Itu kan salah satu fungsi pengawasannya dari situ," jelasnya, seperti dilansir jabarekspres.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Juni 2021 | 21:56 WIB

langkah yang benar nih keren!

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?