Lewat Pengadaan Pemerintah, Sri Mulyani Ingin Optimalkan UMKM

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah melalui instrumen APBN dan APBD terus berupaya mengoptimalkan UMKM.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah kini terus mendorong setiap pengadaan barang dan jasa berasal dari dalam negeri, terutama UMKM. Melalui penggunaan barang dan jasa di dalam negeri, Indonesia akan dapat meningkatkan produksi dan kemampuan ekonominya.

"Salah satu upayanya adalah menggunakan APBN, belanja kementerian/lembaga, maupun pemda serta BUMN untuk memberikan afirmasi pada produk-produk di dalam negeri, terutama UMKM," katanya dalam acara Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (3/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja pada semester I/2023 tercatat baru Rp1.255,7 triliun atau 41,02% dari pagu Rp3.061,2 triliun. Dalam waktu yang tersisa hingga tutup buku, dia akan terus mendorong belanja negara menggunakan produk di dalam negeri.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan kebijakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN). Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya mendorong penyerapan belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar 95% dari pagu anggaran barang dan jasa dibelanjakan untuk produk di dalam negeri.

Sri Mulyani pun menyebut rencana umum pengadaan (RUP) pada tahun ini dianggarkan senilai Rp1.112,45 triliun yang terdiri atas 5,3 juta paket pengadaan. Dari angka tersebut, realisasinya baru Rp387,81 triliun atau berupa 768.000 paket.

Dia berharap penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, pemda, serta BUMN dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Terlebih, UMKM juga sempat mengalami tekanan yang berat selama 3 tahun akibat pandemi Covid-19.

"Diharapkan akan mampu meningkatkan produk-produk dalam negeri untuk bisa kemudian digunakan dan berarti ini penciptaan kesempatan kerja," ujarnya.

Kemenkeu bersama Kementerian Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Kadin Indonesia menyelenggarakan acara temu bisnis dan Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF) 2023. Acara ini akan menjadi wadah bertemunya penyedia barang dan jasa dengan konsumen/pengguna, baik dari K/L, pemda, dan BUMN. (sap)