MEKSIKO

Lakukan Reformasi Pajak, Negara Ini Komit Tidak Menaikkan Tarif

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Juni 2021 | 10:30 WIB
Lakukan Reformasi Pajak, Negara Ini Komit Tidak Menaikkan Tarif

Ilustrasi.

MEXICO CITY, DDTCNews – Pemerintah Meksiko akan berfokus pada perluasan basis pajak, peningkatan efisiensi, dan berupaya menutup celah hukum dalam reformasi pajak yang direncanakan mulai dilakukan tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Meksiko Gabriel Yorio mengatakan pemerintah tidak akan meningkatkan tarif pajak yang saat ini berlaku untuk meningkatkan penerimaan. Menurutnya, reformasi pajak bisa dilakukan tanpa harus menaikkan tarif.

"Kami ingin memperbaiki sistem administrasi pajak, memperluas basis, menutup tax gap, serta menampung klausul-klausul baru yang diusulkan oleh stakeholder lain, termasuk parlemen," katanya, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Reformasi pajak merupakan agenda besar yang diusung Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Meksiko yang saat ini menjadi terendah ketimbang negara-negara OECD lainnya.

Yorio menuturkan tax ratio Meksiko tercatat sebesar 14,2%. Melalui reformasi pajak, pemerintah berharap tax ratio meningkat ke level 15%. Target tersebut relatif bisa tercapai mengingat, tax ratio Meksiko pernah mencapai 16,5% pada 2019.

Dalam mengejar target tax ratio tersebut, Pemerintah Meksiko juga fokus melakukan penindakan atau penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir ini. Intensitas penindakan dan langkah hukum atas indikasi pengelakan pajak relatif lebih tinggi ketimbang pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Di sisi lain, Yorio juga menyatakan kebijakan pajak korporasi minimum global juga akan dimasukkan dalam beleid reformasi pajak. Menurutnya, Meksiko sebagai anggota G20 mendukung kebijakan pajak tersebut.

"Tentunya kami akan mengubah beberapa aturan sehingga nantinya sejalan dengan konsensus yang tercapai di G20," tuturnya seperti dilansir saltwire.com.

Yorio menambahkan pemerintah juga siap menampung usulan beberapa anggota parlemen baru yang mendorong pengenaan pajak-pajak khusus yang berorientasi lingkungan seperti pajak karbon ataupun pajak lainnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra