KINERJA APBN PER MARET 2020

Laba BUMN Kerek Pendapatan Negara

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 April 2020 | 16:46 WIB
Laba BUMN Kerek Pendapatan Negara

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merilis kinerja pendapatan negara yang meningkat pada Maret 2020. Peningkatan kinerja penerimaan yang ditopang oleh setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara hingga akhir Maret 2020 mencapai Rp375,9 triliun atau tumbuh 7,7% dari periode sama tahun lalu yang mencatat penerimaan sejumlah Rp349 triliun. Peningkatan yang terjadi karena adanya lonjakan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pendapatan negara yang tumbuh 7% itu bukan berasal dari kegiatan ekonomi tapi karena adanya pergeseran pembayaran dividen BUMN," katanya dalam konferensi video APBN Kita, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga:
Bangun Trust Publik, Sri Mulyani Minta DJP Pastikan Coretax Optimal

Menkeu menyebutkan peningkatan pendapatan negara karena BUMN menyetorkan dividen lebih awal terutama untuk BUMN perbankan. Sektor usaha tersebut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih awal dan membayarkan dividen pada Maret 2020.

Maka tidak heran setoran PNBP tumbuh 36,8% pada akhir Maret 2020 dengan nominal setoran sebesar Rp96 triliun. Kontribusi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan hingga akhir Maret 2020 sejumlah Rp23.9 triliun.

Sementara itu, pendapatan PNBP SDA hingga akhir Maret 2020 mencapai Rp35 triliun atau tumbuh 0,38% dari periode sama tahun lalu yang Rp34,9 triliun. Selanjutnya PNBP dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp12,8 triliun dan pendapatan PNBP lainnya hingga akhir Maret 2020 mencapai Rp24,1 triliun.

Baca Juga:
Soal Revisi PMK Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Ini Kata DJBC

Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara pada Maret 2020 belum mencerminkan kondisi ekonomi yang saat ini. Pasalnya, peningkatan penerimaan negara ditopang setoran yang tidak berulang setiap bulan seperti pembagian dividen di pos PNBP dan melonjaknya penerimaan cukai hasil tembakau pada pos perpajakan.

"Refleksi pendapatan negara yang tumbuh 7,7% ini lebih tinggi dari tahun lalu yang 4,6% meskipun basis pendukungnya bukan merupakan basis ekonomi yang dilakukan secara luas," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Trust Publik, Sri Mulyani Minta DJP Pastikan Coretax Optimal

Senin, 13 Januari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

Soal Revisi PMK Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Ini Kata DJBC

Senin, 13 Januari 2025 | 12:00 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

Senin, 13 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Permintaan Maaf Ditjen Pajak (DJP) dan Komitmen Penyempurnaan Coretax

BERITA PILIHAN
Kamis, 16 Januari 2025 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Soal Coretax DJP, Luhut: Kasih Waktu 3-4 Bulan, Nanti Kita Kritik

Kamis, 16 Januari 2025 | 11:05 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! PKP Tertentu Kini Boleh Bikin Faktur Pajak Pakai e-Faktur

Kamis, 16 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

5 Informasi Utama yang Perlu Dipaparkan dalam TP Doc menurut OECD

Kamis, 16 Januari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku ‘Panduan Ringkas Coretax’, Unduh di Sini

Kamis, 16 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Family Office segera Dibentuk, Insentif yang Kompetitif Disiapkan

Kamis, 16 Januari 2025 | 10:13 WIB PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengumuman LKPP: Dampak Coretax DJP terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

Kamis, 16 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Direktur CV Ditahan Kejaksaan

Kamis, 16 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

KEK Johor-Singapura Jadi Alarm untuk Pastikan Daya Saing Investasi RI

Kamis, 16 Januari 2025 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Keamanan Data Wajib Pajak pada Coretax Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Kamis, 16 Januari 2025 | 08:53 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Faktur Pajak terkait Kawasan Berikat, DJP Koordinasi dengan LNSW