Kurang Laku, Menkeu Bakal Tinjau Ulang

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan mengevaluasi implementasi insentif fiskal untuk devisa hasil ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan evaluasi insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016 penting dalam situasi saat ini karena bisa berpengaruh pada penjagaan keseimbangan suplai dan permintaan dolar di dalam negeri.

“Saya sudah minta supaya Pak Suahasil [Kepala BKF] dan Pak Robert [Dirjen Pajak] dalam menjelaskan PMK ini dan melakukan evaluasi terhadap kenapa itu kurang efektif atau kurang dipahami,” katanya, Selasa (14/8/2018).

Menurutnya dalam konteks perekonomian saat ini, ada pemikiran untuk membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri. Langkah ini akan berimplikasi pada penjagaan nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016 terkait pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI. Ini merupakan revisi beleid sebelumnya berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.

Sayangnya, seperti diberitakan sebelumnya, insentif pemotongan pajak ini belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Dari data Bank Indonesia (BI), 80% DHE yang disimpan di dalam negeri, hanya 15% yang dikonversikan ke rupiah.

Dalam beleid itu, Otoritas Fiskal membagi menjadi tiga kelompok untuk penetapan tarif. Pertama, PPh atas bunga dari deposito dalam dolar AS yang dananya bersumber dari DHE dan ditempatkan dalam negeri.

Untuk kelompok ini, pengenaan PPh yang bersifat final tebagi atas 4 tarif yakni 10% dari jumlah bruto (untuk deposito dalam jangka waktu 1 bulan), 7,5% (jangka waktu 3 bulan), 2,5% (jangka waktu 6 bulan), dan 0% (jangka waktu lebih dari 6 bulan).

Kedua, PPh atas bunga deposito dalam rupiah yang dananya bersumber dari DHE dan ditempatkan dalam negeri. Untuk kelompok ini, pengenaan PPh yang bersifat final terbagi atas 3 tarif sesuai dengan jangka waktu penyimpanan.

Ketiga tarif itu yakni 7,5% dari jumlah bruto (untuk deposito dalam jangka waktu 1 bulan), 5% (jangka waktu 3 bulan), dan 0% (jangka waktu hingga atau lebih dari 6 bulan).

Ketiga, PPh atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI, serta bunga dari deposito selain kelompok pertama dan kedua (sumber di luar DHE). Tarif untuk PPh final untuk kelompok ini sebesar 20% dari jumlah bruto.

Tarif 20% tersebut berlaku bagi wajib pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap maupun WP luar negeri. Bagi WP yang berasal dari negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, tarif mengikuti perjanjian tersebut.

Sri Mulyani mengaku akan terus berkomunikasi dengan BI untuk menentukan arah kebijakan fiskal. Dengan demikian, insentif maupun penekanan kepabeanan dan perpajakan dapat tepat sasaran dalam penyeimbangan antara suplai dan permintaan dolar AS.

“Pemikiran mengenai jumlah permintaan dolar untuk impor maupun investasi harus bisa bertemu dengan jumlahsupply-nya. Apakah itu dari FDI [foreign direct investment] atau apakah itu dari DHE,” imbuhnya. (kaw)