PENINDAKAN HUKUM

KPK Endus Modus Korupsi Kepala Daerah, Salah Satunya Lewat Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 06 Desember 2020 | 11:01 WIB
KPK Endus Modus Korupsi Kepala Daerah, Salah Satunya Lewat Pajak

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat Konferensi pers usai rapat koordinasi penyelamatan aset negara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat 5 modus yang dilakukan kepala daerah untuk melakukan korupsi. (ANTARA FOTO/Jojon/wsj)
 

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat 5 modus yang dilakukan kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan 5 modus korupsi kepala daerah dilakukan karena adanya tuntutan untuk memberi balas jasa kepada donatur kampanye atau mengembalikan biaya saat pemilihan. Modus pertama yang dilakukan adalah dengan intervensi belanja pemerintah.

"Intervensi ini dilakukan mulai dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset, hingga penempatan anggaran pemerintah daerah (pemda) di BUMD," katanya di laman resmi KPK, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Modus kedua dalam melakukan korupsi adalah intervensi sektor penerimaan daerah. Intervensi ini tidak hanya berlaku untuk kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, tapi juga alokasi dana transfer pemerintah pusat sampai penerimaan daerah dari kerja sama dengan pihak lain.

Modus ketiga, melakukan intervensi dalam ranah perizinan. Modus dilakukan dengan cara beragam mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan izin dan yang paling ekstrem melakukan pemerasan kepada pelaku usaha dalam proses perizinan.

Berikutnya adalah melakukan manipulasi dalam proses belanja, mutasi aparatur sipil negara (ASN) dan merangkap jabatan. Modus terakhir, melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:
Rumah dengan NJOP hingga Rp120 Juta di Kota Ini Dibebaskan dari PBB

"Penyalahgunaan wewenang ini mulai pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat, hingga pemerasan saat pengurusan rotasi, mutasi, atau promosi ASN," terangnya.

Oleh karena itu, Alexander meminta para calon kepala daerah sudah terbuka mulai dari proses kontestasi dengan membuka laporan sumbangan yang diterima.

Menurutnya, belum seluruh calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada serentak 2020 melakukan publikasi penerimaan dari donatur untuk kegiatan kampanye.

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sumbangan donatur tidak serta merta berhenti pada saat disetor kepada kandidat. KPK menyebutkan adanya harapan di masa depan jika kandidat yang didukung terpilih dapat memberikan kemudahan perizinan dan mendapatkan akses dalam perumusan kebijakan daerah.

"Salah satu indikator integritas calon kepala daerah adalah kejujuran melaporkan tiap sumbangan kampanye. Hasil survei KPK tahun 2018 menemukan 82,3% calon kepala daerah yang menyatakan adanya donatur atau penyumbang dalam pendanaan pilkada," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis