Konversi Sepeda Motor Listrik, Insentif Fiskal dan Nonfiskal Disiapkan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan berbagai dukungan untuk mempercepat konversi sepeda motor bahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konversi sepeda motor listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menurunkan kebutuhan konsumsi BBM.

"Dukungan pelaksanaan konversi motor BBM menjadi motor listrik akan disusun dalam rancangan perpres tersendiri," katanya, dikutip pada Selasa (22/11/2022).

Arifin mengatakan terdapat 4 ruang lingkup dukungan yang diperlukan untuk mendukung konversi sepeda motor listrik. Dukungan tersebut termasuk dari sisi kebijakan fiskal dan nonfiskal.

Insentif fiskal yang dibutuhkan di antaranya keringanan biaya baterai (50%-100%) dalam periode 10 tahun bagi pengguna, pembebasan PPN dalam negeri untuk pembelian komponen mesin konversi misalnya selama 10 tahun, pengenaan bea masuk 0% untuk komponen individu yang tidak dapat dibuat di dalam negeri, serta penghapusan PNBP Kemenhub untuk biaya uji dan PNBP kepolisian untuk perubahan STNK, BPKB, TNKB, dan cek fisik.

Sementara dari sisi nonfiskal, kebijakan yang diperlukan seperti pembebasan ganjil genap, car free day, dan parkir gratis.

Arifin menjelaskan proses konversi kendaraan listrik telah dilakukan uji coba terhadap 127 unit kendaraan, yang 22 unit di antaranya sudah mendapatkan dokumen STNK dari Korlantas Polri. Kementerian ESDM sedangkan melakukan proses konversi sepeda motor listrik sebanyak 1.000 unit yang didukung PT PLN dan PT Pertamina.

Dia menilai program konversi sepeda motor listrik, baik konversi maupun baru, akan mendatangkan manfaat bagi pengguna maupun pemerintah. Manfaat yang dirasakan pengguna di antaranya penghematan biaya BBM senilai Rp2,68 juta setahun.

"Manfaat bagi pemerintah, 1 unit motor akan saving 355 liter per tahun, dan saving kompensasi Pertalite Rp532.500 per tahun," ujarnya. (sap)