KANADA

Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Muhamad Wildan | Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:00 WIB
Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Sebuah pesawat lepas landas dari Bandara Billy Bishop setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan penumpang diwajibkan mendapatkan vaksin COVID-19 untuk bisa terbang, menaiki kapal dan kereta antar provinsi, di Toronto, Kanada, Rabu (6/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Osorio/HP/djo

OTTAWA, DDTCNews - Tambahan penerimaan pajak yang bakal diterima pemerintah Kanada akibat tercapainya konsensus atas Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) diprediksi mencapai CA$4,5 miliar atau Rp51,1 triliun per tahun.

Namun, estimasi tersebut belum sepenuhnya akurat mengingat masih terdapat beberapa klausul spesifik yang belum disepakati pada kedua proposal.

Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland menyampaikan potensi penerimaan pajak yang diterima negaranya dari kesepakatan 2 pilar tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Berdasarkan penghitungan kami, DST akan menghasilkan penerimaan sebesar US$700 juta per tahun. Dengan demikian, secara nominal konsensus lebih menguntungkan untuk Kanada," ujar Freeland, dikutip Rabu (20/10/2021).

Bila konsensus dapat tercapai dan multilateral convention (MLC) dari kedua pilar dapat disepakati pada tahun depan, Pilar 1 dan Pilar 2 ditargetkan akan mulai diimplementasikan pada 2023.

Namun, Kanada berencana akan mengenakan DST bila konsensus tak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, DST yang awalnya akan dikenakan pada 2022 diputuskan untuk ditunda hingga 2024.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Bila konsensus benar-benar bisa diterapkan pada 2023, barulah Kanada akan mencabut ketentuan DST dengan tarif 3% tersebut. Freeland berharap konsensus bisa tercapai pada 2022 sehingga seluruh kebijakan yang direncanakan dapat diterapkan mulai 2023.

"Saya berharap konsensus internasional dapat benar-benar tercapai karena sesungguhnya itu adalah opsi terbaik bagi Kanada dan masyarakat Kanada," ujar Freeland seperti dilansir cbc.ca. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan