KANADA

Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Muhamad Wildan | Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:00 WIB
Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Sebuah pesawat lepas landas dari Bandara Billy Bishop setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan penumpang diwajibkan mendapatkan vaksin COVID-19 untuk bisa terbang, menaiki kapal dan kereta antar provinsi, di Toronto, Kanada, Rabu (6/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Osorio/HP/djo

OTTAWA, DDTCNews - Tambahan penerimaan pajak yang bakal diterima pemerintah Kanada akibat tercapainya konsensus atas Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) diprediksi mencapai CA$4,5 miliar atau Rp51,1 triliun per tahun.

Namun, estimasi tersebut belum sepenuhnya akurat mengingat masih terdapat beberapa klausul spesifik yang belum disepakati pada kedua proposal.

Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland menyampaikan potensi penerimaan pajak yang diterima negaranya dari kesepakatan 2 pilar tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

"Berdasarkan penghitungan kami, DST akan menghasilkan penerimaan sebesar US$700 juta per tahun. Dengan demikian, secara nominal konsensus lebih menguntungkan untuk Kanada," ujar Freeland, dikutip Rabu (20/10/2021).

Bila konsensus dapat tercapai dan multilateral convention (MLC) dari kedua pilar dapat disepakati pada tahun depan, Pilar 1 dan Pilar 2 ditargetkan akan mulai diimplementasikan pada 2023.

Namun, Kanada berencana akan mengenakan DST bila konsensus tak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, DST yang awalnya akan dikenakan pada 2022 diputuskan untuk ditunda hingga 2024.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Bila konsensus benar-benar bisa diterapkan pada 2023, barulah Kanada akan mencabut ketentuan DST dengan tarif 3% tersebut. Freeland berharap konsensus bisa tercapai pada 2022 sehingga seluruh kebijakan yang direncanakan dapat diterapkan mulai 2023.

"Saya berharap konsensus internasional dapat benar-benar tercapai karena sesungguhnya itu adalah opsi terbaik bagi Kanada dan masyarakat Kanada," ujar Freeland seperti dilansir cbc.ca. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN