Konsensus Global Tercapai, Implikasi Ini Perlu Diantisipasi Indonesia

JAKARTA, DDTCNews - Konsensus atas proposal Pilar 1: Unified Approach berpeluang memunculkan implikasi, baik terhadap penerimaan maupun aspek administrasi. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

Dalam laporan International Monetary Fund (IMF) berjudul Digitalization and Taxation in Asia, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan India berpotensi kehilangan penerimaan sebesar 0,01% dari PDB. Artinya, tambahan penerimaan yang diterima Indonesia dari implementasi Pilar 1 tidaklah tinggi.

Tambahan penerimaan yang lebih besar dari penerapan Pilar 1 justru akan dinikmati oleh beberapa yurisdiksi seperti China, Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

"Dengan ini, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah Pilar 1 akan benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia dari sisi penerimaan," ujar Partner of Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam Virtual International Tax Conference 2021 bertajuk The New Era of Global Tax Transparency yang diselenggarakan IAI, Rabu (13/10/2021).

Terlepas dari implikasi penerimaan di masa depan, Indonesia sebagai negara Inclusive Framework yang turut menyetujui solusi 2 pilar perlu mengantisipasi dampak dari sisi administrasi yang berpotensi muncul.

Indonesia perlu mengantisipasi potensi timbulnya pemajakan berganda akibat Pilar 1 guna menciptakan kepastian bagi wajib pajak. Pemajakan berganda berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan begitu, skema penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang efektif perlu disusun.

"Perlu ada mekanisme resolusi sengketa perpajakan internasional yang efektif. Bila kita melihat statistik MAP yang dipublikasikan OECD, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional masih lebih dari 2 tahun," ujar Bawono.

Bawono juga mengingatkan, Indonesia sesungguhnya telah memiliki ketentuan pajak transaksi elektronik (PTE) pada Perppu 1/2020 sebagai ketentuan preventif bila konsensus tidak tercapai. Dengan tercapainya konsensus pada pekan lalu maka pemerintah tidak bisa mengimplementasikan PTE pada masa yang akan datang. (sap)